detikNews

Priyo Sarankan Angka PT Tak Dibahas di Setgab

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan besaran angka PT yang masih menjadi perbedaan partai koalisi di DPR, tidak dibawa ke forum Sekretariat Gabungan Partai Koalisi.

Kamis, 16 Jun 2011 16:12 WIB

detikNews

Bila Deadlock, Nilai PT di RUU Pemilu Bisa Dikosongkan

Pembahasan nilai parliamentary threshold dalam draf perubahan UU Pemilu di Badan Legislasi DPR masih menemui jalan buntu. Jika tidak kunjung dicapai angka yang disepakati semua fraksi DPR, sebaiknya nilai PT di draf RUU dikosongkan.

Kamis, 16 Jun 2011 13:48 WIB

detikNews

Kekacauan Sosial Bila Kewenangan Legislative Review MK Dilarang

Revisi UU MK yang melarang lembaga pengawal konstitusi itu melakukan legislative review (mengubah suatu peraturan perundang-undangan) dinilai akan mengacaukan sistem hukum.

Rabu, 15 Jun 2011 08:21 WIB

detikNews

Mayoritas Fraksi di DPR Setuju Parliamentary Treshold 3 Persen

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memberikan dua opsi pilihan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Namun mayoritas sepakat 3 persen.

Senin, 13 Jun 2011 19:36 WIB

detikNews

Soal Kasus Nurpati, Komisi II DPR Panggil KPU & Bawaslu Pekan Depan

Komisi II DPR menanggapi serius kasus dugaan pemalsuan surat MK yang dilakukan oleh Andi Nurpati, anggota KPU saat itu. KPU dan Bawaslu akan dipanggil ke DPR.

Rabu, 08 Jun 2011 16:17 WIB

detikNews

DPR Harus Ubah 4 UU Bila Ingin Pindahkan Sengketa Pilkada dari MK

Hakim Konstitusi mengatakan bila sengketa Pilkada ingin dipindahkan dari kewenangan MK, maka DPR harus mengubah empat undang-undang.

Senin, 30 Mei 2011 20:10 WIB

detikNews

Buntu, Pembahasan RUU Pemilu Soal Parliamentary Threshold

Rapat Baleg DPR menyangkut RUU pemilu mengalami deadlock. Fraksi Partai Golkar menggugat kembali kesepakatan Baleg DPR terkait angka parliamentary threshold yang sudah hampir disetujui pada angka 3 persen.

Kamis, 26 Mei 2011 15:50 WIB

detikNews

Jaminan Sosial Nasional Harus Secepatnya Direalisasikan

UU SJSN harus segera dilaksanakan. Rakyat butuh ketersediaan jaminan sosial, yaitu perlindungan yang dilakukan melalui prosedur publik atas berbagai risiko sosial atau kehilangan penghasilan.

Selasa, 24 Mei 2011 20:43 WIB

detikNews

DPR: Dewan Penjagal Rakyat?

Sejatinya, lembaga tinggi Negara serupa DPR menjadi tumpuan harapan seluruh anak negeri agar bisa memperoleh hak-hak dasar mereka setelah menunaikan kewajiban dalam berbagai pemilu. Namun realitanya sungguh memuakkan.

Kamis, 19 Mei 2011 10:40 WIB

detikNews

Pimpinan DPR Geregetan dengan Menteri yang Lamban Bahas RUU

Pimpinan DPR mengaku geregetan dengan tingkah laku menteri yang lamban membahas RUU. Sebab, keterlambatan penyusunan RUU di DPR juga tidak lepas dari lambannya kerja para pemerintah.

Senin, 09 Mei 2011 21:14 WIB