Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi Jakarta).
DPR masih menunggu surat presiden atau Surpres untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang akan membahas kelanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta.
Jokowi belum menunjuk utusan yang menjadi perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ). Hal itu menunggu surat resmi dari DPR.
Revisi Undang-Undang tentang Perubahan ke-2 atas UU ITE telah disahkan. Menkominfo Budi pun menyinggung empat substansi dari perubahan kedua UU ITE tersebut.
RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU usulan DPR telah disetujui dalam rapat paripurna. Muncul penolakan karena pemimpin Jakarta kelak akan ditunjuk Presiden.