detikNews

Wali Kota Semarang Dapat Rp 300 Juta dari Damayanti, Lalu Dikembalikan

Menurut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi , uang itu adalah bantuan untuk pemenangan pilkada dan disebut sebagai oleh-oleh dari Jakarta.

Senin, 01 Agu 2016 11:56 WIB

detikNews

Muncul #BalikinKTPGue, Golkar: Sah Saja Jika Ada yang Tarik Dukungan ke Ahok

Yorrys mengakui kekecewaan pendukung atas pilihan Ahok pasti ada. Tapi dia menegaskan bahwa Ahok juga menghargai para relawan.

Kamis, 28 Jul 2016 12:36 WIB

detikNews

Sepakat dengan KPK, Dirjen Otda Ingin Aturan Biaya Kampanye Diperluas

Sumbangan kepada pasangan calon terjadi sejak Pilkada berlangsung hingga bertahun-tahun setelahnya.

Kamis, 30 Jun 2016 07:05 WIB

detikNews

Motif Donatur Pilkada: Dimudahkan Perizinan Hingga Keamanan Berbisnis

Para donatur pilkada memiliki motif terselubung. Apa saja motif terselubung itu?

Rabu, 29 Jun 2016 15:30 WIB

detikNews

KPK Ungkap Soal Mahar Partai dan Biaya Saksi Rp 2 miliar Saat Pilkada

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ongkos tersebut berupa biaya mahar kepada partai politik pengusung.

Rabu, 29 Jun 2016 13:59 WIB

detikNews

Ahok Diminta Satukan Pendukung Baik dari Relawan Maupun Parpol

Kelompok relawan cagub DKI incumbent Basuki T Purnama (Ahok) sudah melakukan konsolidasi dengan pemuda dari partai-partai pendukung. Siapa saja pendukung Ahok?

Sabtu, 25 Jun 2016 02:00 WIB

detikNews

Melihat Fenomena Kekuatan Masyarakat Sipil Lewat Teman Ahok

Lepas dari segala urusan, apa yang dilakukan Teman Ahok cukup fenomenal. Mereka bisa mengumpulkan 1 juta KTP.

Senin, 20 Jun 2016 16:35 WIB

detikNews

Tiga Kali Minta Duit ke Abdul Khoir, Ini Pembagian Suap Damayanti

Jaksa KPK mendakwa Damayanti menerima uang dari Dirut PT WTU Abdul Khoir. Penerimaan duit itu terkait dengan pembangunan proyek jalan di Maluku.

Rabu, 08 Jun 2016 15:35 WIB

detikNews

Selain Urus Proyek, Damayanti Minta Duit untuk Kampanye Wali Kota Semarang

Damayanti tak hanya meminta uang terkait 'program aspirasi' usulannya kepada Abdul Khoir. Damayanti juga meminta uang untuk keperluan Pilkada di Jawa Tengah.

Rabu, 08 Jun 2016 13:35 WIB

detikNews

Ada Celah Politik Uang di UU Pilkada, Ketua DPR: Silakan KPU Buat Aturan

Di revisi UU Pilkada, meski sanksinya lebih tegas, pengkategorian politik uang ternyata lebih longgar. Uang makan dan uang transpor tak dianggap politik uang.

Jumat, 03 Jun 2016 14:59 WIB