detikNews

Tercium Ada Aroma Judicial Corruption, Dewan Etik MK Harus Bergerak

Putusan MK tentang pemilu serentak tercium aroma judicial corruption. Oleh sebab itu, Dewan Etik MK diharapkan segera bergerak untuk menelusuri putusan yang mengubah peta politik Indonesia itu.

Senin, 27 Jan 2014 16:38 WIB

detikNews

'Surat Bohong' di Balik Vonis Pemilu Serentak Tanda Kekacauan Internal MK

Ketua KY Suparman Marzuki menilai ada kekacauan internal di tubuh MK. "MK harus jelaskan apa alasannya 9 bulan tertunda. Dan ini harus diselidiki ada apa?" kata Suparman.

Senin, 27 Jan 2014 13:54 WIB

detikNews

Jejak Putusan Pemilu Serentak Hingga Tercium Judicial Corruption di MK

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.

Senin, 27 Jan 2014 09:10 WIB

detikNews

MK Harus Jelaskan 'Surat Bohong' di Balik Putusan Pemilu Serentak 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak 2019 menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya soal 'surat bohong' alias pembacaan putusan yang ditunda.

Sabtu, 25 Jan 2014 17:22 WIB

detikNews

Ini Penjelasan MK Soal 'Ada Aroma Judicial Corruption' di MK

 MK pada 26 Maret 2013 hanya menyetujui pemilu serentak. Lalu siapa yang memasukkan kata 'pemilu serentak untuk 2019' saat dibacakan pada Kamis, 22 Januari 2014?

Jumat, 24 Jan 2014 18:27 WIB

detikNews

Plintat-plintut Putusan MK, Hakim Konstitusi Harjono: Tanya ke Mereka

Putusan MK yang memutus pemilu serentak di 2019 tidak konsisten dengan putusan sebelumnya. Pada 2009 lalu, MK menganggap pasal itu konstitusional dan menolak pemilu serentak.

Jumat, 24 Jan 2014 15:37 WIB

detikNews

Akil Mochtar dkk di Putusan 2009: Pemilu 2014 Dilaksanakan Serentak

MK mengadili ulang (nebis in idem) soal pileg dan pilpres dilakukan serentak. Bedanya, jika dalam putusan 2009 MK menyatakan pemilu serentak inkonstitusional, maka saat ini MK berubah pikiran.

Jumat, 24 Jan 2014 14:02 WIB

detikNews

Plintat-plintut MK dalam Memutus Pemilu Serentak 2019

MK memutuskan pasal 3 ayat 5 UU Pilpres inkonstitusional sehingga pemilu 2019 harus serentak. Padahal lima tahun lalu, MK menyatakan pasal tersebut konstitusional. Mengapa MK plintat-plintut?

Jumat, 24 Jan 2014 11:50 WIB

detikNews

Kontroversi Pembacaan Putusan, Jimly: MK Harus Catat Agar Tak Terulang Lagi

Mantan ketua MK Jimly Ashshiddiqie mengapresiasi putusan MK tentang uji materi UU Pilpres bersifat final dan mengikat. Namun Jimly mengakui kejanggalan proses putusan tersebut. Karena itu MK harus mencatat kejanggalan itu agar tak terulang lagi.

Jumat, 24 Jan 2014 11:12 WIB

detikNews

Ada Aroma Judicial Corruption, KY Telusuri Putusan Pemilu Serentak 2019

Aroma judicial corruption tercium di balik putusan MK yang menyatakan pilpres dan pileg dilaksanakan serentak pada 2019. Atas hal ini, KY akan memanggil seluruh hakim konstitusi yang memutus perkara itu.

Jumat, 24 Jan 2014 10:19 WIB