detikNews

MK Tolak Gugatan JK Cawapres Lagi, Fadli: Tidak Mengagetkan

Waketum Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget atas putusan MK yang menolak gugatan uji materi UU Pemilu yang menginginkan Wapres JK maju lagi sebagai cawapres.

Kamis, 28 Jun 2018 20:54 WIB

detikNews

DPR akan Pelajari Putusan MK yang Hapus Aturan Panggil Paksa

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan membahas putusan MK itu.

Kamis, 28 Jun 2018 20:45 WIB

detikNews

JK Tak Bisa Jadi Cawapres Lagi, Ini Respons PDIP

JK tak bisa maju sebagai cawapres di 2019 setelah MK menolak gugatan masa jabatan presiden-wakil presiden. PDIP menanggapi putusan itu.

Kamis, 28 Jun 2018 18:30 WIB

detikNews

Pemanggilan Anggota DPR Tak Perlu Lewat MKD, Ini Kata Baleg

Putusan MK harus dijalankan. Walaupun, menurut dia, soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

Kamis, 28 Jun 2018 18:18 WIB

detikInet

Ojek Online Gagal Jadi Transportasi Legal

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018).

Kamis, 28 Jun 2018 18:00 WIB

detikNews

Pemanggilan Anggota DPR Kini Tak Perlu Rekomendasi MKD

Pasal itu kini diubah MK, sehingga pemanggilan anggota Dewan hanya berdasarkan izin presiden.

Kamis, 28 Jun 2018 16:29 WIB

detikNews

Kewenangan DPR Panggil Paksa Warga Negara Dicabut MK

Kewenangan DPR memanggil paksa diatur dalam UU No 2/2018 tentang MD3 kini telah dianulir.

Kamis, 28 Jun 2018 15:54 WIB

detikNews

PPP: Rommy Bisa Gantikan JK

Wapres Jusuf Kalla tak bisa maju sebagai cawapres dari hasil putusan MK terbaru. PPP menawarkan Ketum PPP Romahurmuziy untuk jadi pendamping Jokowi di 2019.

Kamis, 28 Jun 2018 15:33 WIB

detikNews

Demokrat: Duet JK-AHY Paduan Wisdom dan Passion

"Inilah paduan yang sangat komplet menurut kami," ujar Ketua DPP PD Jansen Sitindaon.

Kamis, 28 Jun 2018 15:18 WIB

detikNews

MK Tolak Legalkan Ojek Online

MK menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab ojek online yang cemburu tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online.

Kamis, 28 Jun 2018 15:06 WIB