detikNews

UU Peradilan Militer 2-3 Tahun Lagi Tidak Realistis

UU Peradilan Militer dipastikan pemerintah rampung 2-3 tahun lagi. Namun penetapan waktu itu dianggap anggota DPR Sutradara Ginting tidak realistis.

Kamis, 08 Feb 2007 15:04 WIB

detikNews

Diskriminasi SARA Siap Di-UU-kan

Pelaku diskriminasi ras sebentar lagi tidak akan dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. UU khusus siap menjerat mereka.

Rabu, 07 Feb 2007 13:25 WIB

detikNews

DPR-Dephan Sepakat Peradilan Umum untuk Prajurit TNI

Pembahasan RUU Peradilan Militer akhirnya menemukan titik terang. DPR dan Dephan menyepakati tindak pidana umum oleh personel TNI akan dibawa ke peradilan umum.

Selasa, 23 Jan 2007 16:28 WIB

detikNews

Kemerdekaan Pers Indonesia Turun Peringkat

Indonesia kini berada pada peringkat 117 dalam indeks kebebasan pers dari 167 negara di dunia. Posisi ini melorot dari posisi 67 pada 2002 lalu.

Jumat, 22 Des 2006 21:16 WIB

detikNews

Persetujuan Korban Perdagangan Tak Hapus Pidana Trafficker

Ruang untuk perdagangan orang alias trafiking semakin dibatasi dengan RUU PTPPO. Meski ada unsur persetujuan korban perdagangan, namun tidak menghilangkan penuntutan tindak pidananya.

Selasa, 19 Des 2006 12:19 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Direvisi

Pemerintah merevisi pasal penghinaan terhadap presiden di RUU KUHP. Revisi dilakukan setelah MK menghapuskan 3 pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP.

Senin, 11 Des 2006 11:56 WIB

detikNews

KSAD Menanti Putusan Pengadilan

Pengadilan umumkah... atau pengadilan militerkah... Enggan pilih yang mana, KSAD lebih memilih menanti putusan soal pengadilan mana yang akan dipilih pemerintah dan DPR.

Kamis, 07 Des 2006 13:55 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Juga Harus Dihapuskan

Keputusan MK yang mencabut pasal penghinaan terhadap presiden harus diikuti juga dengan dihapuskannya pasal serupa yang tercantum dalam RUU KUHP.

Kamis, 07 Des 2006 08:33 WIB

detikNews

Isi KUHP Militer Ditambahi Saja Soal Peradilan Umum

Kebuntuan soal peradilan umum bagi anggota TNI sebenarnya bisa ditangani secara sederhana. Itu hanya persoalan redaksional dalam KUHP Militer saja.

Kamis, 30 Nov 2006 14:34 WIB

detikNews

Pemerintah Nilai Permohonan Suwarna Tidak Beralasan

Pemerintah menilai permohonan uji materiil yang diajukan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna AF ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak beralasan.

Kamis, 16 Nov 2006 15:16 WIB