detikNews Buka Rakornas, Ketum PPP: Mari Evaluasi untuk Rebut Simpati Publik Romi memberikan pengarahan kepada kader PPP yang hadir menjelang verifikasi faktual KPU. Rabu, 24 Jan 2018 18:28 WIB
detikNews Bahas Aturan Verifikasi, KPU akan Undang Seluruh KPUD Provinsi Nantinya akan diberikan bimbingan teknis (bimteks) untuk melakukan verifikasi. Rabu, 24 Jan 2018 16:46 WIB
detikNews PPP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Verifikasi Faktual KPU PPP menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) hari ini. Rakornas ini membicarakan persiapan verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rabu, 24 Jan 2018 16:35 WIB
detikNews Konflik Singkat 'Hati Nurani Rakyat' yang Didamaikan Wiranto Partai Hanura kubu 'Manhattan' dan 'Ambhara' akhirnya sepakat untuk mengakhiri konflik dan tetap memilih Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum. Rabu, 24 Jan 2018 10:05 WIB
detikNews Impian Partai Solidaritas Impian banyak parpol seringkali tidak diiringi kerja-kerja politik yang spesifik dan pelembagaan tubuh partai yang kuat dan stabil. Senin, 22 Jan 2018 14:40 WIB
detikNews Soal Hanura, Menkumham: Saya Sudah Komunikasi dengan OSO-Wiranto Menkumham Yasonna Laoly sudah berbicara dengan OSO dan Wiranto terkait konflik yang ada di Partai Hanura. Senin, 22 Jan 2018 12:37 WIB
detikNews 2 Bapaslon Pilwali Probolinggo Serahkan Kekurangan Administrasi Dua bakal pasangan calon (Bapaslon) Independen Pilwali Probolinggo, yakni Suwito-Feri Rahyuwono dan Sukirman-Abdul Azis, menyerahkan kekurangan surat dukungan. Senin, 22 Jan 2018 12:08 WIB
detikNews Jejak Gaduh Politik Oesman Sapta "Pak Oso tidak bisa tanda tangan surat tanpa sekjen, sekjen tidak bisa tanda tangan tanpa ketua umum," ujar Yasonna Laoly. Senin, 22 Jan 2018 08:50 WIB
detikNews PKPI akan Buat Wajib Militer Untuk Bakal Calon Legislatifnya Untuk membuat solid caleg, Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengusulkan ide membuat wajib militer kepada bakal caleg partai PKPI. Senin, 22 Jan 2018 01:15 WIB
detikNews OSO: Pak Menteri Yasonna Percaya dengan Partai Kita Partai Hanura Kubu 'Manhattan' mengklaim didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait SK Kepengurusan. Senin, 22 Jan 2018 00:34 WIB