Staf Humas dan Protokoler Pemprov Jabar inisial A terancam dihukum enam bulan penjara jika terbukti tidak netral alias memihak salah satu pasangan cagub-cawagub Jabar.
Muhammadiyah, menyatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap UU yang merugikan negara. Muhammadiyah menyebut beberapa UU lain sudah dalam daftar untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung para anggotanya yang keberatan terhadap UMP/UMK untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pro kontra pemberlakuan hukuman mati bagi terdakwa kasus narkoba datang dari berbagai pihak. Apalagi belakangan terakhir hukuman mati sering dianulir baik oleh MA atau oleh grasi presiden.
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam pemerintah untuk melakukan mogok nasional. Hal itu akan dilakukan jika pemerintah tidak menghapus outsourcing.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) soal outsourcing. Ia siap kalau pengusaha menggugat ke MK.
Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi) keberatan jika pekerja outsourcing hanya dibatasi untuk lima sektor yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering, dan Jasa Migas Pertambangan.
Apindo mendukung upaya judicial review terhadap Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja soal outsourcing. Gugatan itu bakal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan outsourcing di bawah Apindo.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan akan meneruskan aksi judicial review atas UU Migas, dan Peraturan Menteri ESDM terkait Minerba dan Geothermal.