Militer Myanmar didanai oleh sebagian besar anggaran nasional. Namun, mereka juga diam-diam mendapat banyak pemasukan dari kepentingan bisnis yang menggurita.
Setelah pelantikan anggota kongres AS dari partai Demokrat, mereka meminta Facebook, Twitter dan YouTube melakukan perubahan dalam kebijakan anti-radikalisasi.