"Ya memang zaman orde baru ada GBHN sebagai guidance (panduan) kebijakan. Kemudian saat reformasi, GBHN dihilangkan melalui amandeman UUD 1945. Kalau memang ada wacana menghidupkan kembali atau tidak, ini kan berarti pembangunan yang sekarang ini belum tersistemasi dan tidak jelas," tutur Marwan kepada detikcom, Selasa (10/12/2013) malam.

Presiden SBY kembali akan mengunjungi Gedung Parlemen pada hari ini. Di gedung wakil rakyat itu, Presiden akan menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-66 MPR-RI.

Wacana pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) muncul lagi. Kali ini Muhammadiyah yang menginginkan GBHN agar visi pemerintah sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945.

Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mendorong amandemen ke-5 UUD 1945. Lewat amandemen, purnawirawan yang dimotori Try Sutrisno itu menginginkan dikembalikannya GBHN.

Wacana hukuman mati bagi koruptor tidak mendapatkan dukungan mantan Ketua MPR Amien Rais Dan Gus Dur. Indonesia diminta mengunakan pedoman hukum yang sudah ada.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengecam pernyataan pejabat yang menyebutkan sejumlah desa di Porong akan ditenggelamkan akibat lumpur panas Lapindo.

Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) meminta kepada pemerintah agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera dibekukan.