Pimpinan DPR beraudiensi dengan aktivis AMPB, menegaskan komitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Diskusi dan masukan terbuka.
DPR menggelar rapat paripurna untuk menyetujui sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2026-2029. Semua anggota setuju dengan hasil tersebut.
DPR menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Proses pembahasan terbuka untuk partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan, menjawab pandangan DPR.