detiksearch

detikNews

Negara-negara ASEAN Bahas Kudeta Militer di Myanmar

Negara-negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN tengah membahas kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Senin, 01 Feb 2021 18:25 WIB

detikNews

Sultan Brunei: ASEAN Tidak Akan Mengusir Myanmar

Junta Myanmar sebelumnya menolak mengirim perwakilan dalam KTT ASEAN. Namun Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mengatakan bahwa ASEAN tidak akan mengusir Myanmar.

Jumat, 29 Okt 2021 03:15 WIB

detikNews

Israel Yakin Iran Akan Punya Senjata Nuklir, Netanyahu Bahas Persiapan Perang

PM Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan dengan pejabat keamanan dan militer senior untuk membahas persiapan atas kemungkinan serangan terhadap Iran.

Kamis, 04 Feb 2021 18:13 WIB

Respons Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Suu Kyi

01:24

20Detik

Respons Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Suu Kyi

Jumat, 05 Feb 2021 02:45 WIB

detikNews

AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk 22 Pejabat Militer Myanmar dan Keluarganya

AS menjatuhkan sanksi baru terhadap 22 pejabat dan menteri Myanmar terkait kudeta militer pada Februari lalu dan serangan terhadap gerakan pro-demokrasi.

Sabtu, 03 Jul 2021 10:43 WIB

detikNews

Kontestan Miss Universe dari Myanmar Desak Dunia Menentang Junta Militer

Thuzar Wint Lwin memanfaatkan ajang Miss Universe 2020 untuk menyerukan masyarakat global menentang junta militer Myanmar yang telah membunuh ratusan orang.

Senin, 17 Mei 2021 15:00 WIB

detikNews

KTT ASEAN Digelar Bulan Ini, Pemimpin Junta Myanmar Diundang?

Negara-negara Asia Tenggara saat ini tengah membahas apakah akan mengecualikan pemimpin junta militer Myanmar dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Rabu, 06 Okt 2021 19:05 WIB

detikNews

Dewan Keamanan PBB Desak Kekerasan di Myanmar Segera Diakhiri

Dalam pernyataan gabungan yang tergolong langka, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan segera diakhirinya kekerasan di Myanmar.

Kamis, 11 Nov 2021 16:25 WIB

detikNews

Komisi Ketatanegaraan MPR: RI Tak Perlu Akui Pemerintahan Taliban

Ketua Komisi Ketatanegaraan MPR Martin Hutabarat menyoroti persoalan Afghanistan. Martin menilai Indonesia tidak perlu mengakui pemerintahan baru Afghanistan.

Jumat, 20 Agu 2021 18:06 WIB