Sejumlah masalah pilkada harus segera kelar: sosialisasi, pendanaan, antisipasi konflik, standarisasi surat suara, regulasi teknis, rekrutmen dll. Jika tidak, tunda saja.
Kejati Jabar memprioritaskan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat. Tapi, izin dari pemerintah pusat lambat turun. Pengusutan jadi tersendat.
Rapat Pimpinan DPRD Jabar telah memutuskan membentuk 7 fraksi dari 10 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Jawa Barat. PDS dan PKPB memutuskan bergabung dalam Fraksi PDI-P dan PBB.