Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mendapat mandat langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengurangi lowongan bagi PNS yang kerjanya cuma duduk-duduk di balik meja.
BNI menerima penghargaan dari KPK sebagai Peringkat I Unit Pengendalian Gratifikasi Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah daerah (pemda) dilarang merekrut tenaga honorer.