detikNews

Pengaktifan Koter Tidak Relevan dan Perlu Dikaji Ulang

Pengaktifan komando teritorial (koter) perlu dikaji ulang. Selain tidak relevan, keterlibatan TNI dan koter menangani terorisme, juga diragukan.

Rabu, 26 Okt 2005 19:19 WIB

detikNews

RI-Australia Bahas Terorisme di Kantor Menkum & HAM

Indonesia dan Australia melakukan diskusi intensif membahas upaya pemberantasan terorisme termasuk penyusunan perangkat hukumnya.

Selasa, 25 Okt 2005 17:51 WIB

detikNews

KSAD: Mutasi Pangdam Udayana Tidak Terkait Bom Bali II

Mutasi yang dilakukan terhadap Pangdam Udayana tidak terkait dengan kasus bom Bali II. Karena mutasi di tubuh TNI AD merupakan mutasi yang rutin dilakukan.

Senin, 24 Okt 2005 22:36 WIB

detikNews

Dua Pesantren Apa yang Diminta Kalla Diawasi?

Wapres Jusuf Kalla meluruskan pernyataannya tentang pengawasan pesantren terkait pemberantasan terorisme. Dia mengaku hanya meminta dua pesantren untuk diawasi.

Kamis, 20 Okt 2005 11:35 WIB

detikNews

Soal Pembentukan Badan Antiteror Terserah Menko Polhukam

Perlu tidaknya peningkatan status deks antiteror menjadi badan antiteror sangat tergantung dari hasil kajian Menko Polhukam.

Senin, 17 Okt 2005 17:33 WIB

detikNews

Ketua DPR Tolak Pemberantasan Teroris Gaya Orba

Rencana pemerintah meniru gaya Orba dalam menangani terorisme mengagetkan sejumlah pihak. Hal itu dianggap bakal mematikan demokrasi yang baru dibangun.

Senin, 17 Okt 2005 13:53 WIB

detikNews

Ketua MPR: Australia Sudah Intervensi Tata Hukum Indonesia

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai tawaran Menlu Australia, Alexander Downer, agar terlibat dalam review UU antiteror telah mengintervensi tata hukum Indonesia.

Sabtu, 15 Okt 2005 00:47 WIB

detikNews

Pangdam Jaya Temui Ketua MPR Bahas Babinsa Datangi Pesantren

Pangdam Jaya Mayjen Agustadi SP mendatangi Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Dirinya meminta klarifikasi mengenai informasi aktifitas kiai di luar pesantren

Jumat, 14 Okt 2005 23:40 WIB

detikNews

Perlu SKB TNI-Polri Cegah Teror

TNI dan Polri tampaknya masih memerlukan payung hukum berupa Surat Keputusan Bersama dalam usaha membasmi terorisme, agar adan sinkronisasi kewenangan.

Jumat, 14 Okt 2005 15:17 WIB

detikNews

PDIP Galang Kekuatan Tolak Koter

FPDIP menolak keras aktifnya koter. FPDIP juga akan melobi fraksi lain dan elemen masyarakat untuk menghimpun kekuatan menolak pembentukan koter.

Kamis, 13 Okt 2005 02:41 WIB