detikNews Mendagri Minta KPU Tidak Terpengaruh Gugatan Ahok Ahok menggugat kentuan wajib cuti bagi petahana di UU Pilkada. Tjahjo minta KPU tidak terpengaruh. Senin, 22 Agu 2016 12:17 WIB
detikNews Ahok: Menurut Saya Cuti itu Hak Bukan Kewajiban Menurut Ahok, masa cuti yang diatur dalam pasal 73 ayat 3 UU Pilkada sangat panjang. Terlebih jika nanti Ahok harus bertarung 2 putaran di Pilgub DKI 2017. Senin, 22 Agu 2016 12:07 WIB
detikNews MK Minta Ahok Perjelas Kerugian Konstitusional karena Harus Cuti Kampanye MK masih belum yakin Gubernur Ahok mengalami kerugian konstitusional terkait kewajiban wajib cuti selama kampanye di kala ikut pilkada lagi. Senin, 22 Agu 2016 11:51 WIB
detikNews Alasan Lengkap Ahok Tolak Cuti Saat Kampanye Bagi Ahok, dengan cuti hingga 6 bulan merugikan konstituen. Senin, 22 Agu 2016 11:22 WIB
detikNews Ahok Tiba di MK Tanpa Pengacara: Biar Hemat Gubernur DKI Ahok tiba di MK untuk menghadiri sidang pendahuluan terkait gugatan uji materi tentang cuti kampanye bagi incumbent. Senin, 22 Agu 2016 11:04 WIB
detikNews Ahok: Capres Petahana Harus Cuti Satu Tahun, Baru Fair Menurut Ahok, orang-orang yang ingin capres diperlakukan sama seperti calon kepala daerah bakal menggugat ke MK. Senin, 22 Agu 2016 11:02 WIB
detikNews Lawan Ahok di Sidang Gugatan Cuti Petahana, Habiburokhman Pastikan Hadir di MK Habiburokhman siap menantang Ahok di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pasal yang mengatur wajib cuti untuk calon petahana. Senin, 22 Agu 2016 07:16 WIB
detikNews MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Ahok Soal Aturan Cuti Petahana Ahok mengajukan gugatan ke MK. Gugatan tersebut terkait peraturan wajib cuti untuk calon petahana yang akan maju di Pilgub DKI 2017. Senin, 22 Agu 2016 06:08 WIB
detikNews Elektabilitas Risma Meroket, Ahok: Dia Bisa Saja ke DKI Bila Mau Bisa saja Wali Kota Surabaya itu maju ke Pilgub DKI 2017, karena memang elektabilitasnya mengalami kenaikan. Jumat, 19 Agu 2016 13:56 WIB
detikNews Ahok Siap Terima Tantangan Yusril dan Habiburokhman Debat Wajib Cuti di MK Dalam gugatan tersebut ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dan Politisi Partai Gerindra Habiburokhman akan hadir ke MK selaku pihak terkait. Kamis, 18 Agu 2016 14:31 WIB