detikNews

Jika Terbukti Langgar Etik, Hakim Konstitusi Bisa Diberhentikan

Sebagai negarawan hakim konstitusi haruslah mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Senin, 19 Okt 2015 12:21 WIB

detikNews

Usai Dilaporkan ke Polda, Hakim Konstitusi Juga Diadukan ke Dewan Etik MK

Empat hakim konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik MK. Sebelumnya, keempatnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Senin, 19 Okt 2015 11:02 WIB

detikNews

Setelah Dokter, ASN dan Notaris, Kini Kewenangan Hakim MK yang Diperkarakan

KUHP memberikan jaminan pejabat yang melaksanakan kewenangannya tak bisa dipidana. Tapi dalam praktiknya, doktrin ini tidak linier.

Senin, 19 Okt 2015 08:50 WIB

detikNews

Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan Ketua MK

Hakim MK dilaporkan ke polisi karena diduga menyalahgunakan wewenang dalam gugatan IKAHI. Ketua MK, Arief Hidayat tak ambil pusing soal laporan itu.

Kamis, 15 Okt 2015 14:07 WIB

detikNews

Polda Metro Pelajari Laporan Mahasiswa Soal Hakim MK

Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang mahasiswa bernama Lintar yang melaporkan 4 orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 15 Okt 2015 11:42 WIB

detikNews

Hakim MK Dipolisikan Mahasiswa Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) dipolisikan. Alasannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.

Kamis, 15 Okt 2015 08:01 WIB

detikNews

MK Tegaskan Kebijakan Program Wajib Belajar Diatur di Tingkat Pemda

MK menolak gugatan wajib belajar 18 tahun yang dimohonkan oleh aktivis pendidikan.

Rabu, 07 Okt 2015 17:54 WIB

detikNews

Tok! MK Putuskan Seleksi Hakim Otoritas Kewenangan MA

KY tidak lagi berwenang ikut melakukan seleksi hakim. MK memutuskan kewenangan tersebut mutlak di tangan MA. 

Rabu, 07 Okt 2015 15:31 WIB

detikNews

Kepala PPATK Bantah Dalil Eks Kapuspenkum Kejagung di Gugatan UU TPPU

Kepala PPATK, M Yusuf hadir sebagai ahli dalam sidang gugatan UU TPPU yang diajukan oleh mantan Kapuspenkum Kejagung RJ Soehandoyo.

Senin, 05 Okt 2015 12:16 WIB

detikNews

Langkah Mundur MK Itu Bernama Putusan Nomor 76

MK memutuskan anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum haruslah seizin presiden. Putusan ini banyak dikritik sebagai sebuah langkah mundur.

Senin, 28 Sep 2015 09:59 WIB