detikNews

DPR Harus Segera Selesaikan Rancangan KUHP & KUHAP Jadi UU

Rancangan KUHP dan KUHAP telah diserahkan pemerintah ke Komisi III DPR. Khususnya perbaikan diperlukan untuk KUHP lama yang merupakan warisan Belanda.

Kamis, 07 Mar 2013 11:16 WIB

detikNews

Pasangan Kumpul Kebo Dipidana Paling Lama 1 Tahun Penjara

KUHP bikinan Belanda 1830 menolerir gaya hidup kumpul kebo (samen laven) yang lumrah di Eropa. Dalam RUU KUHP yang telah dipegang DPR, kumpul kebo masuk tindak pidana.

Kamis, 07 Mar 2013 10:58 WIB

detikNews

Pemerintah Serahkan Draft RUU KUHP & RUU KUHAP ke DPR

Pemerintah melalui Kemenkum HAM menyerahkan draft Rancangan KUHP dan KUHAP kepada Komisi III DPR. Selanjutnya, DPR akan membahas ini untuk disahkan sebagai UU.

Rabu, 06 Mar 2013 13:18 WIB

detikNews

Martin: Revisi KUHP Harus Memperberat Ancaman Hukuman Perkosaan

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat merasa prihatin dengan pernyataan calon hakim agung M Daming Sunusi yang membuat candaan soal pemerkosaan. Martin sangat menaruh perhatian terhadap kasus pemerkosaan dan berharap pelaku pemerkosaan dihukum berat.

Kamis, 17 Jan 2013 10:51 WIB

detikNews

RUU Kamnas & RUU Tipikor Masuk Prolegnas 2013

Paripurna DPR menyepakati 70 usulan RUU untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas tahun 2013. Di antaranya adalah RUU Kamnas, Tindak Pidana Korupsi dan Desa. Sementara RUU Pertembakauan dan JPSK masih perlu pendalaman.

Kamis, 13 Des 2012 17:25 WIB

detikNews

Disertasi Pro Vonis Mati, Mengapa Imron di Putusan Nilai Langgar HAM?

Disertasi doktor Imron Anwari secara tersirat dia mendukung hukuman mati tetap eksis di Indonesia. Namun dalam vonis sebaliknya yaitu Imron menilai hukuman mati melanggar HAM.

Sabtu, 01 Des 2012 11:42 WIB

detikNews

Wamenkum HAM: Hukuman Mati di RUU KUHP Jadi Pidana Alternatif

Denny Indrayana menolak hukuman mati dihapuskan dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam RUU KUHP, hukuman mati digeser dari pidana pokok menjadi pidana alternatif.

Rabu, 10 Okt 2012 12:57 WIB

detikNews

Pasca Pidato SBY, Nasib Draf Revisi UU KPK Tergantung Demokrat

Pidato yang disampaikan Presiden SBY tadi malam berisi 5 kesimpulan, salah satunya mengenai revisi UU KPK saat ini yang dinilai tidak tepat. Namun demikian, nasib draf RUU yang kini sudah di tangan Baleg DPR tersebut dinilai bergantung kepada Fraksi Demokrat.

Selasa, 09 Okt 2012 07:56 WIB

detikNews

Muhaimin: UU yang Ada Sudah Cukup untuk KPK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tidak akan melakukan pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada revisi UU KPK. Perlu diketahui, FKB di Komisi III setuju melakukan revisi UU KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 13:07 WIB

detikNews

FPD dan FPKB Setuju Revisi UU Distop Jika Melemahkan KPK

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPD dan FPKB memberi catatan, revisi UU KPK hanya diteruskan untuk memperkuat KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 08:49 WIB