Syarief menilai bahwa seharusnya pemerintah dan DPR tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengagendakan legislasi yang tidak punya pijakan konstitusional.
Ambang batas dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah dinilai bakal merusak sistem Demokrasi dalam negeri. Aturan itu dianggap mempermudah bisnis oligarki
MK akan memutuskan nasib UU Ciptaker pada Kamis (25/11) besok. Judicial review itu diajukan oleh belasan elemen masyarakat yang meminta UU Cipta Kerja dicabut.