Pada tahun 2013, Ruhut Sitompul pernah ditolak saat akan dijadikan ketua Komisi III DPR. Hal ini menurut Ruhut sama seperti upaya pelemahan KPK melalui RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Antasari Azhar kembali bermanuver di Mahkamah Konstitusi dalam upayanya mencari keadilan. Kali ini, mantan ketua KPK tersebut mengujimaterikan UU Kejaksaan.

Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi dalam sidang uji materi di MK yang diajukan Antasari Azhar. Yusril menyebut mantan Ketua KPK itu diadili tidak dengan keadilan.

Belum lepas dari perdebatan dan polemik eksekusi perkara pidana korupsi, kembali sistem peradilan pidana diuji kredibilitasnya dengan masalah penyitaan mobil mewah milik elit PKS oleh penyidik KPK. Bisakah PKS menolak penyitaan mobil oleh KPK itu?

Kasus-kasus korupsi semakin banyak ditangani. Tinggal kita mau melihatnya sebagai apa? Sebagai musibah atau itulah indikator bahwa kita sekarang sedang sangat aktif dalam memberantas korupsi.

Apakah reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyanggah penilaian itu. Menurutnya, pihaknya malah sudah menjalankan sembilan strategi percepatan reformasi. Bagaimana strategi Azwar dalam menyempurnakan reformasi birokrasi itu? Berikut petikan wawancara Azwar dengan Pasti Liberti, Raisya Maharani, dan Febrina Sekar, dari Harian Detik, di ruang kerjanya

Presiden SBY angkat bicara terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sejumlah solusi disampaikan SBY untuk menengahi pertikaian itu agar tidak berlarut-larut. Ini pidato lengkap SBY.

Komisi III hari ini menggelar rapat dengan 3 penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung. Komisi III DPR harusnya sadar dan memperkuat tiga lembaga penegak hukum, jangan malah mempreteli wewenang KPK.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyebut Presiden SBY pernah memimpin rapat skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas mengatakan hal tersebut harus divalidasi.

Pengamat hukum dari Universitas Andalas Prof Saldi Isra menyarankan revisi UU KPK secara keseluruhan jangan dulu dilakukan sekarang ini. Menurut dia, nanti akan ada penumpang gelap yang bakal memangkas kewenangan KPK.