Pasal santet dalam Rancangan KUHP terus menuai kontroversi. Ada yang mendukung tetapi ada yang menolak. Pasal ini bisa memicu kegoncangan sosial apabila diterapkan.

Pencak Silat Pagar Nusa sebagai salah satu badan otonom NU menilai santet perlu diatur dalam Rancangan KUHP yang tengah dibahas di DPR.

Rancangan KUHP yang memidanakan pelaku kumpul kebo disambut baik. Sebab KUHP menjadi cermin dan puncak peradaban suatu bangsa.

Rancangan KUHP yang kini di tangan DPR memuat semangat keindonesiaan. Salah satunya menampung moral hidup masyarakat Indonesia yang menolak kumpul kebo atau samen leven.

68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.

"Di samping hakim sidang (trial judge), maka Hakim Komisaris dapat menghindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam," tegas rancangan tersebut.

Rancangan KUHP versi pemerintah menimbulkan banyak polemik di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Salah satunya mengenai delik santet, homoseksual dan wewenang hakim agung.

RUU KUHP mengatur hukuman pada orang yang berpraktek ilmu hitam yang terbukti mencelakai orang lain. Pasal 296 RUU KUHP, disebutkan orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta apabila dia menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan dan memberitahukan bantuan jasa kepada orang lain. Bila Anda setuju dengan Pasal 296 RUU KUHP itu, pilih Pro!

RUU KUHP memuat beberapa aturan baru. Di antaranya delik santet dan delik homoseksual hanya diberlakukan kepada anak belum dewasa. Apa kata anggota DPR?

Hari ini, Jumat (8/3/2013), perempuan seluruh jagat merayakan Hari Perempuan sedunia. Di Indonesia, perayaan ini dilaksanakan di tengah badai kekerasan seksual yang menghantui perempuan dan anak-anak di setiap jengkal tanah yang dipijaknya.