detikNews

Masa Tahanan Brigjen Didik & Budi Susanto akan Diperpanjang

Bareskrim Polri menetapkan bekas Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo dan Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto sebagai tersangka dalam kasus Simulator SIM. Sesuai aturan, masa tahanan keduanya akan diperpanjang.

Rabu, 10 Okt 2012 15:23 WIB

detikNews

Penyerahan Berkas Kasus Simulator SIM dari Polri ke KPK Harus Lengkap

Anggota Komisi III, Didi Irawadi Syamsudin menyebutkan Polri harus memberikan berkas 5 tersangka kasus Simulator SIM yang selama ini mereka tangani secara lengkap ke KPK. Ini untuk menghindari adanya miskomunikasi antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

Rabu, 10 Okt 2012 11:52 WIB

detikNews

Polri: Masa Penahanan 2 Tersangka Simulator Akan Dibahas dengan Pengadilan

Masa penahanan 2 tersangka kasus simulator SIM di Polri yang juga tersangka di KPK yakni Brigjen Didik Purnomo dan pengusaha Budi Susanto akan habis. Keduanya sudah mengalami perpanjangan masa penahanan.

Selasa, 09 Okt 2012 17:01 WIB

detikNews

Penyerahan 3 Tersangka Kasus Simulator ke KPK Terbentur Masa Penahanan

Polri siap menyerahkan 3 tersangka kasus simulator SIM ke KPK. Mereka yakni Brigjen Didik Purnomo, pengusaha Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. Namun ada sedikit kendala. Apa?

Selasa, 09 Okt 2012 16:26 WIB

detikNews

Inilah Peraturan Pemerintah Soal Penyidik KPK yang Disiapkan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang penyidik KPK. SBY membeberkan secara gamblang aturan baru yang akan segera diterapkan tersebut.

Senin, 08 Okt 2012 21:06 WIB

detikNews

Presiden Siapkan Peraturan Pemerintah Soal Penempatan Penyidik KPK

Presiden SBY akan segera menerbitkan aturan berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan penyidik Polri di KPK. Nantinya, setiap penyidik akan diperbantukan di KPK selama 4 tahun dan bisa diperpanjang 4 tahun lagi.

Senin, 08 Okt 2012 20:38 WIB

detikFinance

RI Jangan Kalah Sama Australia Soal Renegosiasi Kontrak Perusahaan Tambang

Pemerintah Indonesia harus berjuang memperbaiki kontrak tambang yang usianya sudah cukup lama. Karena dengan harga komoditas tambang yang kian tinggi, kontrak lama itu sangat merugikan negara.

Kamis, 27 Sep 2012 18:28 WIB

detikNews

Yusril Sarankan Perpu Komnas HAM Transisi, Jimly: Jangan Cari Kesalahan

2 Pakar hukum tata negara berseberangan pendapat soal Kepres Perpanjangan Komisioner Komnas HAM. Jika Yusril menganjurkan SBY membuat Perpu, maka Jimly menilai Perpu tidak diperlukan.

Rabu, 05 Sep 2012 18:12 WIB

detikNews

Yusril: Tanpa Perpu, Anggota Komnas HAM Transisi Bisa Digugat

Yusril Ihza Mahendra berpendapat sebaiknya Kepres Perpanjangan Komisioner Komnas HAM dikuatkan dengan Perpu. Meski tanpa Perpu itu, komisoner Komnas HAM tetap dianggap sah.

Rabu, 05 Sep 2012 14:59 WIB

detikNews

Bahaya! Tanpa Perpu, Keputusan Komnas HAM Bisa Dianggap Tidak Ada

SBY menandatangani Keppres perpanjangan masa kerja Komnas HAM tanpa adanya payung hukum Perpu. Dampaknya, keputusan Komnas HAM saat ini bisa dianggap tidak ada.

Selasa, 04 Sep 2012 15:31 WIB