detiksearch

detikNews

Berpotensi 'Kebiri' KPK, Komisi III Tak Masalah Revisi UU KUHAP Distop

Komisi III DPR tak masalah revisi UU KUHAP dihentikan. Namun ada solusi lain untuk menghilangkan pasal yang dianggap mengebiri kewenangan penyadapan KPK. Apa itu?

Jumat, 22 Mar 2013 11:14 WIB

detikNews

Ini Aturan Penyadapan di RUU KUHAP yang 'Kebiri' KPK

KPK meminta Komisi III DPR menghentikan pembahasan revisi UU KUHP dan KUHAP. KPK keberatan wewenang melakukan penyadapan dikebiri. Seperti apa aturan penyadapan diatur RUU KUHAP?

Jumat, 22 Mar 2013 11:10 WIB

detikNews

DPR Tak Hanya ke Rusia dan Perancis, Tapi juga ke Belanda dan Inggris

Komisi III DPR akan kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Namun, ternyata tak hanya ke Perancis dan Rusia, tapi juga ke Belanda dan Inggris.

Jumat, 22 Mar 2013 10:53 WIB

detikNews

FITRA: Batalkan Kunker DPR Bahas Pasal Santet ke Rusia & Perancis!

LSM Fitra meminta Komisi III DPR membatalkan kunker ke Rusia dan Perancis. Sebab semangat yang dibangun dalam revisi UU KUHP dan KUHAP adalah Pancasila dan tak perlu masukan budaya asing.

Jumat, 22 Mar 2013 09:51 WIB

detikNews

Anggaran Kunker Komisi III ke Rusia dan Perancis Ditaksir Rp 2,3 M

Dalam rangka memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, anggota Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Perancis. Anggaran yang diperlukan ditaksir sekitar Rp 2,3 miliar.

Jumat, 22 Mar 2013 09:35 WIB

detikNews

Pasal Santet, Ki Kusomo: Masa Polisi Olah TKP Pakai Santet & Semedi!

Paranormal Ki Kusomo menolak tegas adanya pasal santet dalam RUU KUHP yang sedang digodok oleh DPR. Baginya, jika ada pasal yang mengurusi santet, maka polisi yang melakukan olah TKP pun harus melakukan santet untuk mengerti kasus santet.

Jumat, 22 Mar 2013 08:02 WIB

detikNews

Pasal Santet, Celah Membuka Kembali 'Pembantaian' Dukun Santet?

DPR saat ini tengah menggodok RUU KUHP di mana terdapat pasal tentang santet. Pasal ini kemudian dipertanyakan karena berefek akan akan bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Jumat, 22 Mar 2013 07:28 WIB

detikNews

Akui Hukum Adat, Rancangan KUHP Serap Semangat Pancasila

Cita rasa keindonesiaan dalam rancangan KUHP versi pemerintah sangat terasa. Rancangan ini rencananya akan dijadikan pengganti KUHP yang telah berlaku sejak penjajahan Belanda sampai saat ini.

Jumat, 22 Mar 2013 06:58 WIB