detikNews

Soal Putusan MK tentang Seponering, Kejaksaan: Nggak Ada Masalah

MK mewajibkan Jaksa Agung memperhatikan dua pertimbangan badan kenegaraan terkait apabila akan mengeluarkan seponering.

Jumat, 13 Jan 2017 16:56 WIB

detikNews

Sidang Pasal Asusila di MK, Ahli: Zina Kini Sudah Jadi Lifestyle

Zina dan era digital berkembang sangat cepat. Bahkan bisa bermula hanya dari genggaman tangan.

Kamis, 12 Jan 2017 12:39 WIB

detikNews

Ahli: LGBT Hama Perusak Karakter Moral

Menurut Prof Syamsul Yusuf, sangat beralasan, jika LGBT mendapat legalitas, hal itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Kamis, 12 Jan 2017 11:33 WIB

detikNews

MK: Seponering Tidak Melanggar UUD 1945

Seponering adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Rabu, 11 Jan 2017 17:15 WIB

detikNews

MK: Seponering Kejagung Harus Perhatikan Pertimbangan 2 Badan Terkait

MK memutuskan kewenangan seponering Kejaksaan Agung (Kejagung) harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Rabu, 11 Jan 2017 16:54 WIB

detikNews

DPR: Larangan Dinasti Politik Tidak Menghilangkan Hak Konstitusi

DPR menyetujui usulan pemerintah untuk melarang dinasti politik dalam pilkada. Namun aturan itu belakangan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 05 Jan 2017 15:01 WIB

detikNews

Dibatalkan MK, Ini Alasan Pemerintah Larang Dinasti Politik Ikut Pilkada

Yang paling banyak dilakukan oleh petahana adalah memperbesar program kegiatan yang diarahkan ke dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon.

Kamis, 05 Jan 2017 10:59 WIB

detikNews

Dinasti Politik: Sempat Dilarang, Belakangan Dilegalkan MK

MK menghapus pasal "dinasti politik" dalam UU Pilkada dengan alasan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Minggu, 01 Jan 2017 13:46 WIB

detikNews

Ketua MK Tegaskan Perekaman Ilegal Mengganggu HAM

"Kalau misalnya kita berlima ngomong dengan saya dan omongannya direkam, nah ini tidak bisa dijadikan alat bukti," kata Ketua MK Arief Hidayat.

Kamis, 29 Des 2016 16:48 WIB

detikNews

MK Tegaskan Tetap akan Adili Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Arief mengakui adanya permohonan uji materi tentang masa jabatan hakim konstitusi. Namun sampai hari ini, gugatan tersebut belum diputus oleh pihaknya.

Kamis, 29 Des 2016 16:08 WIB