Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Jamaluddin Lamanda mengatakan salah satu kendala pembebasan lahan program normalisasi terjadi di wilayah Tanjung Barat.
Dukcapil DKI membeberkan nominal anggaran operasional untuk mencetak 10 juta keping blangko e-KTP untuk 2024. Total anggaran yang dibutuhkan Rp 67 miliar.
PSI menyoroti anggaran Dinas Bina Marga DKI untuk membangun 3 jembatan penyeberangan. PSI mengungkap pembangunan 3 jembatan itu dianggarkan Rp 145 miliar.
Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan penambahan program pangan murah bersubsidi dalam APBD 2024 sebesar Rp 32 miliar, yakni menjadi Rp 985 miliar.