detikNews

Tahan Surat Teguran, Panitera PN Jakpus Pasang Tarif Rp 100 Juta

Panitera PN Jakpus Edy Nasution memasang tarif Rp 100 juta untuk menahan surat teguran kasus perdata. Kasus serupa juga dilakukan pejabat MA Andri.

Rabu, 29 Jun 2016 13:33 WIB

detikNews

Sekretaris MA Nurhadi Disebut KPK 'Mengatur' Perkara di Kasus Suap PN Jakpus

Dalam penggeledahan rumah Nurhadi, KPK menemukan uang Rp 1,7 miliar, sebagian di antaranya di toilet kamar mandi.

Rabu, 29 Jun 2016 12:27 WIB

detikNews

Ramalan Gayus Terbukti, MA Tak Dapat Tambahan Anggaran 2016

DPR resmi tidak menyetujui penambahan anggaran MA 2016, bahkan memotong anggaran MA. Padahal, aparat penegak hukum lainnya malah mendapatkan penambahan.

Senin, 27 Jun 2016 16:45 WIB

detikNews

Anggaran Tidak Ditambah, MA Diminta Jangan Terlalu Mewah

Adapun kepolisian, kejaksaan, BNN dan Kemenkum HAM mendapat tambahan anggaran dengan jumlah bervariasi.

Senin, 27 Jun 2016 15:45 WIB

detikNews

Anggaran MA 2016 Tak Ditambah DPR Bukti Kegagalan Kerja Sekretaris MA

DPR menyetujui penambahan anggaran kepolisian, kejaksaan dan BNN untuk APBNP 2016. Tapi khusus MA, DPR tidak merestui penambahan anggaran lembaga yudikatif itu.

Senin, 27 Jun 2016 09:56 WIB

detikNews

Ketika KPK Mengikis Gunung Es MA, dari Andri hingga Kasus Saipul Jamil

KPK terus melakukan bersih-bersih di pengadilan dari para mafia perkara yang dagang perkara. Jika keadilan bisa dibeli, apa jadinya negara ini?

Senin, 27 Jun 2016 09:33 WIB

detikNews

Nurhadi Ubah Kloset Jadi Tempat Uang, Tapi Toilet Rumah Hakim Bak WC Umum

Tata kelola MA terus disorot. Selain skandal korupsi di berbagai tempat, juga pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Banyak hakim di daerah gelisah.

Minggu, 19 Jun 2016 09:17 WIB

detikNews

Ada Suap di Balik Vonis Saipul Jamil, MA Harus Bersih-bersih Tanpa Toleransi

Pejabat PN Jakut Rohadi ditangkap KPK terkait vonis Saipul Jamil. Operasi ini menambah panjang daftar aparat pengadilan yang ditangkap KPK.

Jumat, 17 Jun 2016 16:49 WIB

detikNews

Perilaku Koruptif di Pengadilan Dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif

Presiden Joko Widodo diminta turun tangan sebab pimpinan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Jumat, 17 Jun 2016 10:25 WIB

detikNews

Bersih-bersih Pengadilan, MA Pecat Dua Pejabat PN Jakpus

MA terus melakukan gerakan bersih-bersih pengadilan guna mewujudkan peradilan yang agung. Salah satunya dengan memecat para aparatnya yang nakal.

Jumat, 17 Jun 2016 09:09 WIB