detikNews

Achmad Dimyati: Delik Pasal Santet itu Seperti Promosi

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai pasal santet hanya mengarah pada tindakan promosi jasa santet. Promosi yang dimaksud adalah yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.

Sabtu, 23 Mar 2013 10:51 WIB

detikNews

Penyewa Jasa Dukun Santet Harus Turut Diatur dalam Pasal Santet

RUU KUHP pasal 293 tentang pihak yang mengiklankan diri sebagai dukun santet menuai kontroversi. Ditambah lagi, tidak ada bagian dari pasal 293 ini yang menjerat penyewa jasa dukun santet.

Sabtu, 23 Mar 2013 10:45 WIB

detikNews

Ada Hakim Ditangkap Suap, Apa Perlu KPK Izin Hakim Dalam Menyadap?

Kewenangan penyadapan KPK akan dibatasi melalui RUU KUHAP yang mengharuskan lembaga itu untuk izin dulu ke pengadilan dalam menyadap. Dan ternyata potret mafia peradilan masih tergambar jelas.

Jumat, 22 Mar 2013 18:55 WIB

detikNews

Anggaran DPR ke Rusia, Prancis, Belanda & Inggris Ditaksir Rp 6,5 M

Dalam rangka memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, anggota Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja 4 negara Eropa. Anggaran untuk berkunjung ke Rusia, Perancis, Belanda, dan Inggris ini ditaksir Rp 6,5 miliar.

Jumat, 22 Mar 2013 13:24 WIB

detikNews

Bahas Santet & Kumpul Kebo, Kenapa DPR Studi Banding ke Eropa?

"Jangan salah, santet itu bagian daripada sihir. Sihir di zaman nabi sudah ada, di negara luar sudah ada," jelas anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah.

Jumat, 22 Mar 2013 13:22 WIB

detikNews

Studi Banding Revisi UU KUHP & KUHAP Tak Harus ke 4 Negara Eropa

Dalam rangka studi banding pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, Komisi III DPR akan studi banding ke 4 Rusia, Perancis, Belanda, dan Inggris. Studi banding revisi UU KUHP dan KUHAP tersebut harusnya lebih fokus di dalam negeri.

Jumat, 22 Mar 2013 11:55 WIB

detikNews

DPR Sarankan KPK Surati SBY Agar Tarik RUU KUHAP

"KPK ini kan belum memberikan masukan secara tertulis ke DPR, baru ngomong di media massa. Sampaikan saja ke DPR," kata Achmad Dimyati, anggota Komisi III DPR.

Jumat, 22 Mar 2013 11:22 WIB

detikNews

Penilaian KPK Soal Penafsiran UU KPK Lex Specialis Dibanding KUHAP

Dalam naskah akademik draft RUU KUHAP disebutkan perubahan dalam undang-undang itu akan berimbas kepada kewenangan KPK. Meski begitu, beberapa pejabat eksekutif dan yudikatif membuat pernyataan 'sejuk'. Wah!

Jumat, 22 Mar 2013 11:16 WIB

detikNews

Berpotensi 'Kebiri' KPK, Komisi III Tak Masalah Revisi UU KUHAP Distop

Komisi III DPR tak masalah revisi UU KUHAP dihentikan. Namun ada solusi lain untuk menghilangkan pasal yang dianggap mengebiri kewenangan penyadapan KPK. Apa itu?

Jumat, 22 Mar 2013 11:09 WIB

detikNews

Ini Aturan Penyadapan di RUU KUHAP yang 'Kebiri' KPK

KPK meminta Komisi III DPR menghentikan pembahasan revisi UU KUHP dan KUHAP. KPK keberatan wewenang melakukan penyadapan dikebiri. Seperti apa aturan penyadapan diatur RUU KUHAP? 

Jumat, 22 Mar 2013 11:07 WIB