detikNews

MK Sambut Baik Perppu Pemda

MK menyambut baik pengesahan Perppu tentang Pemda. Perppu itu telah sesuai dengan putusan MK yang membatalkan sejumah pasal UU 32/2004.

Kamis, 28 Apr 2005 11:11 WIB

detikNews

MK: Kasus Dugaan Korupsi KPU Tidak Pengaruhi Hasil Pemilu

Tidak perlu resah dan ragu. Meski KPU sedang dilanda kasus dugaan korupsi, namun tidak mempengaruhi hasil Pemilu 2004 yang diselenggarakannya.

Rabu, 20 Apr 2005 17:10 WIB

detikNews

MK Tolak Uji Materi UU Kadin

MK menolak permohonan uji materi terhadap UU No.1/1997 tentang Kadin. MK menolak membatalkan Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha di Indonesia.

Selasa, 12 Apr 2005 16:12 WIB

detikNews

MK Nyatakan Diri Berhak Uji UU pra-Amandemen UUD 1945

MK menyatakan pasal 50 UU MK tidak mengikat sehingga MK berhak menguji UU No.1/1997 tentang Kadin yang lahir sebelum amandemen UUD 1945.

Selasa, 12 Apr 2005 15:59 WIB

detikNews

MK Tolak Uji Materi UU Pembentukan Provinsi Sulbar

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review pasal 15 (7) dan (9) UU 26/2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Selasa, 12 Apr 2005 15:27 WIB

detikNews

3 Hakim Konstitusi Beda Pendapat Soal Putusan MK

MK mengabulkan sebagian permohonan judicial review UU 32/2004 tentang Pemda. Namun tiga hakim menyatakan pendapat yang berbeda dengan putusan itu.

Selasa, 22 Mar 2005 18:26 WIB

detikNews

Penjelasan Pasal 59 Ayat I UU Pemda Bertentangan dengan UUD

MK menyatakan penjelasan pasal 59 ayat 1 UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 karena melahirkan interpretasi ganda dan ketidakpastian hukum.

Selasa, 22 Mar 2005 14:20 WIB

detikNews

Jimly: Putusan Judicial Review UU Pilkada Wajib Dilaksanakan

MK akan membacakan putusan judicial review UU 32/2004 minggu depan. Apapun hasilnya, semua pihak wajib melaksanakan termasuk jika artinya Pilkada batal.

Jumat, 04 Mar 2005 20:13 WIB

detikNews

Suara Tidak Bulat, MK Tolak Uji UU Pengadilan HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun suara hakim tidak bulat, yakni enam banding tiga.

Kamis, 03 Mar 2005 14:01 WIB

detikNews

ICW: KPK Tetap Berwenang Tangani Perkara Korupsi Masa Lalu

ICW berpendapat, KPK tetap berwenang menangani perkara korupsi, baik sebelum maupun sesudah KPK terbentuk pada 27 Desember 2002.

Kamis, 17 Feb 2005 03:03 WIB