Yusril menyebut hak angket bisa dilakukan untuk KPK karena lembaga antirasuah itu dianggap sebagai eksekutif. Namun pakar pidana Hibnu Nugroho tak sepakat.
Setelah Yusril, Pansus Angket terhadap KPK mengundang ahli hukum tata negara lainnya. Hari ini direncanakan, ahli Romli Atmasasmita akan dimintai pendapat.