detikNews Ketum PAN: Kursi Ketua DPR Hak Golkar Bagi PAN, kursi Ketua DPR sepenuhnya hak Partai Golkar. Selasa, 05 Jan 2016 11:39 WIB
detikFinance 'Pungutan' BBM Ditunda, Ini Penjelasan dari Menteri ESDM Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE). Ini penjelasan dari Menteri ESDM Sudirman Said. Selasa, 05 Jan 2016 08:36 WIB
detikNews Komisi VIII DPR RI: Perusahaan Wajib Isi 30% Karyawan dari Penyandang Disabilitas Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia akan diwajibkan memberi jatah 30 persen karyawan kepada penyandang disabilitas. Minggu, 27 Des 2015 15:12 WIB
detikNews Luhut: Saya Banyak Belajar dan Berhasil karena Gus Dur Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengaku banyak belajar dari Gus Dur. Seperti apa sosok Gus Dur di matanya? Selasa, 22 Des 2015 17:39 WIB
detikNews Mendadak Ghoffar, Semangat Kuli Pasar Mendadak nama Abdul Ghoffar, menjadi bahan perbincangan. Bahkan sosok kuli pasar di Victoria Market Melbourne itu menjadi viral di media sosial. Kamis, 03 Des 2015 23:39 WIB
detikFinance Ada Sisa Anggaran Rp 756 Miliar di APBN 2015, Ini Rencana Sudirman Said Menteri ESDM, Sudirman Said sudah menyampaikan rencana penggunaan sisa anggara sebesar Rp 756 Miliar itu dalam rapat kerja di Komisi VII DPR. Selasa, 01 Des 2015 21:03 WIB
detikNews Pesan Bupati Purwakarta ke Siswa SMA di DPR: Jangan Hanya Kejar Nilai Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi pembicara di DPR. Di hadapan siswa SMA, dia berpesan agar siswa tidak hanya mengejar nilai akademis. Selasa, 24 Nov 2015 17:09 WIB
detikFinance Jelaskan Soal Isu Sweeping, Kemendag Kumpulkan Pedagang Glodok Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerjasama dengan Bea Cukai dan Polri menggelar acara sosialisasi soal perlindungan konsumen dan peredaran barang. Jumat, 06 Nov 2015 14:45 WIB
detikNews Partai Demokrat Setuju APBN 2016, Tapi Anggaran Alutsista Jadi Sorotan Fraksi Partai Demokrat pun setuju dengan RAPBN 2016. Hanya saja anggaran alutsista menjadi sorotan. Jumat, 30 Okt 2015 01:11 WIB
detikNews Ketua MK Arief Hidayat: Badan Peradilan Tak Boleh Diawasi MK memutuskan seleksi hakim sepenuhnya menjadi kewenangan MA, tak lagi menyertakan KY. "Kalau ngawasi itu seolah subordinat," kata Ketua MK Arief Hidayat. Rabu, 21 Okt 2015 12:13 WIB