Opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran Kemnaker untuk menggunakan anggaran secara baik, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Jaksa Agung ke Jokowi. Soalnya, Kejagung tak kunjung mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki.
"Ditetapkannya fokus 4 kelompok sasaran RANHAM 2021-2025 tak berarti kewajiban pemerintah terkait HAM pada kelompok sasaran lainnya diabaikan," kata Jaleswari.