detikNews

Suara Tidak Bulat, MK Tolak Uji UU Pengadilan HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun suara hakim tidak bulat, yakni enam banding tiga.

Kamis, 03 Mar 2005 14:01 WIB

detikNews

ICW: KPK Tetap Berwenang Tangani Perkara Korupsi Masa Lalu

ICW berpendapat, KPK tetap berwenang menangani perkara korupsi, baik sebelum maupun sesudah KPK terbentuk pada 27 Desember 2002.

Kamis, 17 Feb 2005 03:03 WIB

detikNews

MK Batalkan Pasal 36 UU MA

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 36 UU 5/2004 tentang Mahkamah Agung (MA). Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 45.

Selasa, 15 Feb 2005 16:27 WIB

detikNews

Hamdan Zoelva Jadi Saksi Ahli Sidang UU Kepailitan

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva dan Wakil Sekjen AAI Harry Pontoh menjadi saksi ahli sidang UU Kepailitan. Kedua saksi menilai UU itu diskriminatif.

Senin, 14 Feb 2005 13:53 WIB

detikNews

Pemerintah Minta MK Tetap Berlakukan UU Pemda

Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) tetap berlaku.

Senin, 07 Feb 2005 17:06 WIB

detikNews

Pemerintah-DPR Minta MK Tolak Uji Materi UU MA Soal Advokat

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta pemerintah dan DPR untuk menolak melakukan uji materi UU 5/2004 tentang Mahkamah Agung (MA) soal pengawasan terhadap advokat.

Rabu, 02 Feb 2005 13:37 WIB

detikNews

UUD Versi Bahasa Daerah Disosialisasikan

Mahkamah Konstitusi (MK) dan APPSI meneken MoU untuk mensosialisasikan UUD versi bahasa daerah, diantaranya bahasa Bali dan Jawa.

Rabu, 26 Jan 2005 16:25 WIB

detikNews

YLKAI Ajukan Judicial Review UU 37/2004 Tentang Kepailitan

Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia mengajukan judicial review atas UU 37/2004 tentang kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945.

Kamis, 13 Jan 2005 21:03 WIB

detikNews

BBM Naik, Ribuan Karyawan DI Minta UU Migas Dicabut

Kenaikan harga BBM turut memicu ribuan karyawan PT DI turun ke jalan. Di depan kantor MK mereka meminta UU No.22/2001 tentang migas dibatalkan, karena dinilai telah menyengsarakan rakyat.

Selasa, 21 Des 2004 11:16 WIB

detikNews

MK Kabulkan Pencabutan Perkara Asir

MK akhirnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.064/PPU-II/2004 terkait dengan keberatan calon anggota DPRD Makassar dari Partai Demokrat dari daerah pemilihan kota Makassar Asir SE, atas hasil pemilu April lalu.

Jumat, 17 Des 2004 16:18 WIB