detikNews

Jimly: Jika MoU Dituangkan dalam UU, MK Bisa Menilai

Ketua MK Jimly Assiddiqie menyatakan belum bisa menilai MoU RI-GAM. Jika sudah dituangkan dalam UU, lalu diajukan hak uji ke MK, baru MK bisa menilai.

Selasa, 16 Agu 2005 02:00 WIB

detikNews

Mahkamah Konstitusi dan Arsip Nasional Teken MoU

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Arsip Nasional RI dalam pengelolaan, penyelamatan serta pelestarian arsip.

Kamis, 11 Agu 2005 13:43 WIB

detikNews

Partai Lokal Bisa Diwujudkan

Pro dan kontra keberadaan partai lokal di NAD terus bergulir. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menganggap, ternyata hal itu bisa diwujudkan.

Senin, 01 Agu 2005 19:07 WIB

detikNews

MK Rilis Peraturan Baru, Judicial Review Dijamin Gratis

MK merilis peraturan baru bertajuk Pedoman Beracara dalam Pengujian UU. Di dalamnya mengatur bahwa judicial review tidak dipungut ongkos.

Senin, 01 Agu 2005 17:51 WIB

detikNews

'Air Mata' Tumpah Saat MK Tolak Judicial Review UU Air

Derai 'air mata' tak tertahankan begitu mendengar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Selasa, 19 Jul 2005 14:34 WIB

detikNews

Kapolri Ancam Copot Kapolda yang Gagal Berantas Judi

Jenderal Sutanto berusaha mempertahankan karismanya sebagai polisi antijudi. Kapolda yang gagal memberantas judi dalam waktu seminggu bakal dicopot.

Selasa, 12 Jul 2005 11:06 WIB

detikNews

MK Tolak Permohonan Uji Materiil UU Kehutanan

Mahkaman Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil dan materiil Undang-undang nomor 19/2004 tentang Kehutanan

Kamis, 07 Jul 2005 13:23 WIB

detikNews

SBY Hadiri Peringatan HUT AS, Indonesia Raya Dinyanyikan

SBY menghadiri acara peringatan HUT AS ke-229. Beda dengan tahun lalu, Indonesia Raya juga dinyanyikan

Senin, 04 Jul 2005 21:37 WIB

detikNews

Jimly: Pejabat Yang Makan DAU Bisa Kualat

Jimly Asshiddiqie menilai siapa pun yang telah menerima DAU haji harus mengembalikannya. "Orang yang makan (DAU-red) bisa kualat," katanya.

Jumat, 01 Jul 2005 23:18 WIB

detikNews

Ketua MK: Keabsahan Perpres Tanah akan Ditentukan MA

Perpres 36/2005 tentang tanah,masih mendapat protes. MK pun menegaskan, yang berwenang menentukan keabsahan perpres itu adalah MA.

Kamis, 30 Jun 2005 11:49 WIB