detikNews

FPD: Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP Harus Tetap Ada

Salah satu pasal yang diperdebatkan dalam RUU KUHP terkait delik penghinaan terhadap Presiden. Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memandang keberadaan pasal ini harus ada untuk menghormati hak asasi Presiden.

Minggu, 07 Apr 2013 11:05 WIB

detikNews

Komisi III: Pasal Penghinaan Presiden Diubah Saja Jadi Delik Aduan

Keberadaan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang diusulkan Pemerintah kembali menuai polemik publik. Pasal itu sebaiknya tidak perlu dihidupkan kembali. Namun aturan untuk tetap menjaga martabat Presiden juga perlu ada. Karena itu, delik penghinaan presiden sebaiknya diubah menjadi delik aduan.

Minggu, 07 Apr 2013 09:15 WIB

detikNews

Delik Penghinaan Presiden Pasal Mummy, Haram Dihidupkan Lagi

Kritikan dilemparkan publik atas delik penghinaan terhadap presiden muncul di RUU KUHP. Sebab norma pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu.

Sabtu, 06 Apr 2013 10:08 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden Jangan Sampai Jadi Pasal Karet

Anggota Komisi III, Ahmad Basarah mendukung dihidupkannya lagi pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Namun dia berpesan agar DPR dan pemerintah berhati-hati dalam penyusunan pasal.

Sabtu, 06 Apr 2013 02:53 WIB

detikNews

Ical Sepakat Pasal Penghinaan Presiden Tak Dihidupkan Lagi

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menilai pasal penghinaan presiden tak perlu dihidupkan kembali. Ical yang kini populer dengan panggilan ARB ini menegaskan, MK sudah menghapus pasal tersebut. 

Jumat, 05 Apr 2013 17:38 WIB

Harian Detik

Akil: Pasal Penghinaan Presiden Melanggar Konstitusi

"Itu sebenarnya sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, seharusnya tidak boleh hidup lagi di peraturan perundang-undangan,” dia menegaskan. 

Jumat, 05 Apr 2013 17:00 WIB

detikNews

Kasus LP Sleman, Hukum Rimba Tak Boleh Terjadi

Sikap TNI AD yang cepat mengumumkan pelaku penyerangan LP Sleman patut diapresiasi. Kejujuran para pelaku juga dihargai. Tapi ada hal yang mesti dicatat. Hukum rimba tak boleh berlaku di Indonesia. 

Jumat, 05 Apr 2013 12:59 WIB

detikNews

Ketua MK: Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Lagi Langgar Konstitusi

Pemerintah dalam RUU KUHP menyodorkan pasal penghinaan presiden ke DPR. Padahal MK membatalkan pasal tersebut yang ada di KUHP pada tahun 2006 lalu. Apa kata Ketua MK?

Jumat, 05 Apr 2013 11:07 WIB

detikNews

Akademisi pun Terbelah Soal Pasal Penghinaan Presiden

Polemik delik penghinaan presiden kembali mencuat saat tertuang dalam Pasal 265 RUU KUHP. Meski MK menilai pasal tersebut inkonstitusional tetapi perumus RUU masih merasa perlu ada pasal itu.

Jumat, 05 Apr 2013 08:13 WIB

detikNews

DPR Pertimbangkan Putusan MK Cabut Pasal Penghinaan Presiden

"Ini kan masih pembahasan, yang jelas amar putusan MK jadi salah satu pertimbangan kita. Tapi bukan satu-satunya. Kita timbang-timbang RUU KUHP pemerintah yang diserahkan DPR," kata Waka DPR, Priyo Budi Santoso.

Kamis, 04 Apr 2013 19:45 WIB