Harian Detik

Pemerintah Diminta Tarik RUU Kamnas

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Kementerian Pertahanan legowo untuk menarik kembali naskah Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Resistensi masyarakat dinilai terlalu besar dan banyak pasal yang masih multitafsir dalam naskah tersebut.

Jumat, 23 Nov 2012 06:00 WIB

Harian Detik

Pembahasan RUU Kamnas Bakal Terganjal Pemilu

"Saya yakin bahwa (pembahasan) RUU Kamnas ini tidak akan jalan. Seandainya jalan akan lama, karena konsiderannya banyak yang ngaco.”

Selasa, 20 Nov 2012 06:00 WIB

Harian Detik

Keamanan Nasional Rentan Dipolitisasi

“Untuk kondisi saat ini yang terjadi hanyalah political game and power.”

Jumat, 16 Nov 2012 06:00 WIB

detikNews

Soal RUU Kamnas, Fraksi Hanura Tunggu 'Petunjuk' Wiranto

Meskipun belum mempelajari draf terbaru RUU Kamnas, Fraksi Hanura memastikan siap menyatakan sikap dalam rapat sesuai reses ini. Setelah menghimpun masukan dari berbagai pihak, Fraksi Partai Hanura akan menemui Wiranto untuk meminta pertimbangan.

Rabu, 14 Nov 2012 12:22 WIB

detikNews

Jelang Reses, Fraksi Golkar Gelar Rapat Internal

Sehari sebelum paripurna penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, Fraksi Partai Golkar menggelar rapat internal untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap apa saja yang telah dan akan anggota F-PG kerjakan di Senayan.

Rabu, 24 Okt 2012 16:48 WIB

detikNews

Gugatan Gerindra Pengaruhi Sikap Setgab Soal UU Pilpres

Gugatan Gerindra terkait UU Pilpres ke MK mempengaruhi pembahasan revisi UU tersebut di Setgab. Koalisi partai pendukung pemerintah itu kini menunggu keputusan MK sebelum melanjutkan pembahasan.

Senin, 08 Okt 2012 16:55 WIB

detikNews

Setgab Mulai Gaduh Soal Presidential Threshold

Perbedaan pandangan partai-partai koalisi soal UU Pilpres mulai dibawa ke dalam rapat Setgab. Partai besar bersikukuh untuk tidak menurunkan PT sebesar 20 persen. Sedangkan partai menengah ingin PT turun jadi 3,5 persen.

Jumat, 05 Okt 2012 19:02 WIB

detikNews

Bawaslu Gandeng KPK dan PPATK Awasi Pemilu dan Pemilu Kada

Pemilu 2014 dan Pemilu Kada, pelaksanaanya akan semakin kompleks. Agar upaya pengawasan, pencegahan dan penindakannya semakin komprehensif dan efektif, Bawaslu menggandeng 12 komisi dan lembaga negara.

Jumat, 05 Okt 2012 18:42 WIB

detikNews

PKS: Presidential Threshold Rendah Agar Muncul Calon Alternatif

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai angka <i>presidential threshold</i> (PT) harus diturunkan menjadi hanya 3,5 persen saja. Dengan angka ini diharapkan akan muncul capres-capres alternatif.

Selasa, 02 Okt 2012 13:37 WIB

detikNews

Anis Matta: Presiden Tak Jabat Struktur Parpol Bisa Diatur UU Pilpres

"Peraturan yang akan datang seharusnya bisa mengatur agar presiden melepaskan jabatannya di partai politik ketika menjabat sebagai presiden. Saya kira itu bisa diusulkan dalam undang-undang Pilpres," ujar wakil ketua DPR Anis Matta.

Kamis, 30 Agu 2012 12:56 WIB