detikNews

LSI: PD Dukung Pilkada Langsung, Langkah Awal Lepas dari KMP

Langkah Partai Demokrat (PD) mendukung Pilkada langsung dinilai bukan dalam rangka mencari nama apalagi jatah menteri di kabinet Jokowi-JK. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, itu hanya merupakan langkah awal lepas dari ikatan Koalisi Merah Putih.

Kamis, 18 Sep 2014 18:10 WIB

detikNews

Tolak Ahok Jadi DKI 1, FPI Disarankan Ajukan Calon Sendiri di Pilgub 2017

Front Pembela Islam (FPI) mengaku dengan sengaja menyebar spanduk berisi penolakan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo (Jokowi). 

Kamis, 18 Sep 2014 16:21 WIB

detikNews

Jika 'Pilkada DPRD' Gol di DPR, LSI Denny JA akan Gugat ke MK

Berbagai elemen masyarakat menolak dikembalikannya mekanisme Pilkada ke DPRD. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA salah satunya, yang bersiap mengguat RUU Pilkada ke MK.

Kamis, 18 Sep 2014 15:58 WIB

detikNews

PD Harus Buktikan Dukungan Pilkada Langsung Saat Voting di DPR

Partai Demokrat (PD) setuju Pilkada tetap dilaksanakan langsung sebagaimana yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir. Partai berlambang bintang Mercy ini juga mengajukan 10 syarat untuk dimasukkan ke dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas DPR.

Kamis, 18 Sep 2014 15:29 WIB

detikNews

LSI Denny JA: 83% Publik Ingin SBY Hentikan Pembahasan RUU Pilkada

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menggelar survei terkait RUU Pilkada. Hasilnya, publik akan menyalahkan SBY jika RUU Pilkada mengembalikan pilkada lewat DPRD.

Kamis, 18 Sep 2014 15:21 WIB

detikNews

'Sesat Pikir' Inferensi Pilkada via DPRD

Entah apa yang ada dibenak sebagian anggota DPR-RI periode 2004 – 2014 yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Tak ada hujan tak ada angin, usulan ini tiba-tiba menyeruak ke permukaan hingga membuat jagat perpolitikan nasional kembali menghangat.

Senin, 15 Sep 2014 17:09 WIB

detikNews

Anas Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 94 M dan US$ 5,2 Juta

Jaksa penuntut umum KPK juga menuntut Anas Urbaningrum untuk membayar uang pengganti. Uang pengganti ini sama dengan jumlah uang yang diterima Anas terkait fee-fee proyek-proyek pemerintahan yang dikerjakan Permai Group.

Kamis, 11 Sep 2014 18:37 WIB

detikNews

Anas Urbaningrum Dituntut 15 Tahun Penjara

Anas Urbaningrum dituntut hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini mantan Ketum Partai Demokrat ini terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang.

Kamis, 11 Sep 2014 18:12 WIB

detikNews

Sidang Diskors, Anas: Tuntutan Jaksa Mengulang Dakwaan

Sidang pembacaan tuntutan terhadap Anas Urbaningrum diskors. Anas menanggapi analisa yuridis terkait tindak pidana yang disusun dalam tuntutan, hanya mengulang surat dakwaan.

Kamis, 11 Sep 2014 14:49 WIB

detikNews

LSI Denny JA: Pemilih Prabowo-Hatta Tolak Pilkada Lewat DPRD

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menggelar survei terkait RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR. Berdasarkan hasil survei LSI, masyarakat, termasuk pemilih Prabowo-Hatta, menolak pilkada tak langsung.

Selasa, 09 Sep 2014 15:25 WIB