detikNews

SBY Aktif di Twitter, Semoga Tak Ada Pelaporan Pasal Penghinaan Presiden

Presiden SBY akan aktif di twitter. Langkah SBY ini mendapat respon positif. Di era digital, seorang pejabat negara akan mudah disapa lewat media sosial. Ini kabar baik. Tapi ada yang merisaukan, apa?

Kamis, 11 Apr 2013 11:47 WIB

detikNews

Profesor Hukum Pidana Tegaskan Delik Santet Tak Perlu Pembuktian

DPR mengadakan rapat terkait RUU KUHP dengan menghadirkan dua ahli hukum pidana, Ronny Nitibaskara dan Andi Hamzah. Pembahasan pasal santet mengemuka dalam rapat itu.

Rabu, 10 Apr 2013 15:16 WIB

detikNews

Ronny Nitibaskara Serahkan Definisi Penghinaan Presiden ke Antropolog

Ronny Nitibaskada dan Andi Hamzah mengusulkan agar sosiolog merumuskan parameter penghinaan presiden. Hal ini supaya pasal penghinaan presiden tidak menjadi pasal karet yang multitafsir.

Rabu, 10 Apr 2013 14:07 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden Dihapus, Andi: Tak Semua Putusan MK Benar!

DPR melakukan rapat menghadirkan pakar hukum pidana Ronny Nitibaskara dan Andi Hamzah. Dalam kesempatan itu, Andi menyesalkan keputusan MK membatalkan pasal penghinaan presiden pada 2006.

Rabu, 10 Apr 2013 13:37 WIB

detikNews

DPR Kunker ke Amerika & Jepang Bahas RUU Advokat, Organisasi Pengacara Cuek

Baleg DPR berencana untuk melakukan kunker ke Amerika dan Jepang dalam rangka pendalaman pembahasan RUU Advokat. Namun, Peradi, sebagai organisasi tunggal advokat, tak mendukung rencana kunker tersebut.

Senin, 08 Apr 2013 16:55 WIB

detikNews

Hapus Premanisme, RUU KUHP Ancam Pembawa Senjata Minimal 2 Tahun Bui!

Maraknya premanisme belakangan ini mengundang keprihatinan. Hal ini dirasakan Tim Perumus RUU KUHP dan mengadopsinya dengan hukuman minimal 2 tahun bui. Termasuk pelajar yang membawa senjata tajam!

Senin, 08 Apr 2013 16:13 WIB

detikNews

Pemerintah Jangan Paksakan Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

Anggota Komisi III DPR Indra SH menolak pasal penghinaan presiden dimasukkan dalam RUU KUHP. Jika pasal ini dipaksakan masuk, maka politikus PKS ini menduga ada upaya pemerintah untuk membungkam sikap kritis masyarakat.

Senin, 08 Apr 2013 10:07 WIB

detikNews

Ini Alasan Baleg DPR Kunjungi Amerika & Jepang

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat. Kedua negara itu dituju untuk melihat organisasi advokat yang bisa menjadi model bagi Indonesia.

Senin, 08 Apr 2013 10:07 WIB

detikNews

Bahas RUU Advokat, Baleg DPR Berencana Terbang ke Amerika & Jepang

Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

Senin, 08 Apr 2013 09:56 WIB

detikNews

FPD: Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP Harus Tetap Ada

Salah satu pasal yang diperdebatkan dalam RUU KUHP terkait delik penghinaan terhadap Presiden. Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memandang keberadaan pasal ini harus ada untuk menghormati hak asasi Presiden.

Minggu, 07 Apr 2013 11:05 WIB