detikNews

Yasonna Bahas Sejumlah Strategi Penyelesaian Golkar dengan JK

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku sudah membahas langkah untuk penyelesaian konflik Golkar dengan Wapres JK secara informal. 

Kamis, 07 Jan 2016 14:01 WIB

detikNews

Menkum HAM Anggap Tak Perlu Izin Presiden untuk Periksa Novanto

Pada saat pertemuan dengan Reza Chalid, Novanto dinilai tak dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. Sehingga bisa langsung dilanjutkan oleh Jaksa Agung.

Rabu, 06 Jan 2016 13:27 WIB

detikNews

Menkum HAM Akan Cabut SK PPP, Romi: Otomatis Kembali ke Muktamar Bandung

Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan dalam waktu dekat akan mencabut SK kepengurusan PPP Muktamar Surabaya. Apa kata Ketum PPP Romahurmuziy?

Selasa, 05 Jan 2016 23:57 WIB

detikNews

Menkum HAM: Pemerintah Tak Akan Ikut Campur Urusan Internal Golkar

Menkum HAM tak akan menerbitkan SK baru kepengurusan Golkar. Dia meminta Partai Golkar menyelesaikan konflik internal lewat mekanisme AD/ART.

Selasa, 05 Jan 2016 23:45 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Presiden Jokowi kini memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu.

Selasa, 05 Jan 2016 17:56 WIB

detikNews

Menkum HAM: Dalam Waktu Dekat, SK Kepengurusan PPP akan Dicabut

Setelah mencabut SK kepengurusan Golkar, Menkum HAM akan memberlakukan hal yang sama kepada PPP.

Selasa, 05 Jan 2016 16:23 WIB

detikNews

Yusril: Secara Hukum Golkar Tak Perlu Munas Lagi

Kuasa Hukum Golkar versi munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan secara hukum persoalan kepengurusan Golkar telah selesai.

Selasa, 05 Jan 2016 13:55 WIB

detikNews

Disoal KSAU, Ini Momen Jonan Mirip Jenderal Saat Pakai Seragam Kemenhub

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam beberapa kesempatan pernah memakai seragam dinas Kemenhub. Penampilannya mirip jenderal militer. Seperti apa?

Selasa, 05 Jan 2016 13:10 WIB

detikNews

Sekjen PPP Djan Faridz: SK Kepengurusan Paling Lambat Keluar 15 Januari

Menkum HAM Yasonna Laoly disebut akan mengeluarkan SK kepengurusan PPP kubu Djan Faridz paling lambat tanggal 15 Januari mendatang.

Senin, 04 Jan 2016 14:17 WIB

detikNews

Minta SK PPP Diterbitkan, Djan Faridz: Menkum Harus Hormati Hukum

Kubu Djan Faridz memang sudah mengajukan kepengurusan PPP untuk kedua kalinya kepada Menkum HAM pada Rabu, 18 November 2015.

Senin, 04 Jan 2016 12:38 WIB