Sikap PDIP yang berubah menjadi mengkritik pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Muhammadiyah,
Presiden Prabowo sempat menginstruksi jajarannya untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat. Politisi PDIP Guntur menilai Prabowo instruksikan pejabat di Kantor PCO
Fraksi Demokrat DPR tak akan melanjutkan pengesahan RUU Pilkada di paripurna DPR. Ada sejumlah alasan mengapa Demokrat tak melanjutkan pengesahan RUU Pilkada.
Partai koalisi Prabowo-Gibran kritik PDIP terkait kenaikan PPN 12%. Mereka menilai PDIP sebagai inisiator dan meminta konsistensi dalam kebijakan perpajakan.