Komisi II DPR menilai putusan MK untuk memisahkan pileg nasional dan pileg daerah butuh aturan transisi. Putusan ini berlaku 2031, 2 tahun setelah 2029.
Komisi I DPR dalam waktu dekat akan menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI dari pemerintah. Sejumlah pasal akan dibahas oleh Komisi I DPR.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi di depan DPRD Majalengka, menolak UU TNI. Mereka tuntut transparansi dan penghentian intimidasi.
Revisi UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan DPR menjadi UU. Ada 1 fraksi di DPR yang menolak Revisi UU itu dibawa ke paripurna.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan prajurit TNI aktif dapat mengisi jabatan di 14 kementerian atau lembaga yang beririsan dengan pertahanan.