Perda DKI Jakarta No 2/2020, yang mendenda warga yang menolak vaksin COVID-19, digugat warga ke Mahkamah Agung. Perda itu dinilai memberatkan warga Ibu Kota.
PKB DKI setuju dengan kebijakan 75% pekerja WFH. Tapi, untuk mencegah lonjakan kasus COVID pasca-libur Nataru, PKB meminta agar pengetatan tetap di semua titik.
F-NasDem DKI setuju dengan keinginan Pemprov DKI Jakarta mencairkan dana cadangan daerah. Tetapi, penggunaan dana cadangan harus dibahas secara transparan.
Ketua DPRD DKI rapat bersama Kapolda dan Pangdam Jaya. Rapat itu membahas sekaligus koordinasi terkait Raperda Penanganan COVID-19 yang saat ini tengah dibahas.
Proyek reklamasi Ancol yang dipermasalahkan dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dieksekusi. Pengamat membeberkan masalah reklamasi Ancol.