Undang-Undang Kepariwisataan disahkan, menandai era baru pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Fokus pada pembangunan berkualitas berbasis masyarakat lokal.
Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara menggugat UU TNI ke MK, meminta pembatasan prajurit menduduki jabatan sipil. Pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakadilan.
DPR percepat revisi UU Lalu Lintas, usulkan pembebasan PNBP untuk perpanjangan SIM B1 dan B2. Juga dorong subsidi perumahan dan akses pendidikan bagi pengemudi.
Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyoroti pemilihan anggota kolegium kedokteran yang dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang