detikNews

DPR Gulirkan Angket, ICW: Parpol Harusnya Tolak Pelemahan KPK

Partai politik seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menolak pelemahan KPK.

Minggu, 23 Apr 2017 15:43 WIB

detikNews

Eks Dirut PT Smelting Divonis Bebas

Sidang dugaan korupsi restribusi antara PT Smelting dan Pemkab Gresik yang menjadikan eks Dirut Syaiful Bachri sebagai terdakwa, akhirnya divonis bebas.

Selasa, 11 Apr 2017 20:30 WIB

detikNews

Kasus Megakorupsi di Tangan Novel, dari Simulator SIM sampai e-KTP

Penyidik senior KPK Novel Baswedan, yang mendapat teror disiram air keras dini hari tadi, tercatat pernah menangani sejumlah kasus korupsi besar.

Selasa, 11 Apr 2017 11:49 WIB

detikNews

Kasus e-KTP, Fadli Zon: Kalau Memang Ada Korupsi, Buktikan Saja

Fadli Zon mendorong pembuktian dasar penyebutan terjadinya kerugian negara akibat proyek e-KTP.

Senin, 13 Mar 2017 17:10 WIB

detikNews

Dua Anggota Aktif DPRD Lamongan Divonis 1 Tahun Penjara Korupsi Perjalanan Dinas

Dua anggota DPRD Lamongan aktif divonis 1 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan anggaran Perdin tahun 2012. Mereka berinisial N dan ST.

Selasa, 24 Mei 2016 13:53 WIB

detikNews

2 Anggota DPRD Lamongan Kembali Ditahan Terkait Perjalanan Dinas 2012

Pasca menahan 3 eks anggota DPRD Lamongan dan 1 rekanan terkait dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (Perdin) 2012, Kejari kini menahan 2 anggota lainnya.

Rabu, 03 Feb 2016 17:17 WIB

detikNews

Politisi PD di Paripurna: Kasus Pelindo II Itu Kecil, Kok Jadi Pansus?

"Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus? Itu kasus kecil"

Sabtu, 31 Okt 2015 00:22 WIB

detikNews

Masih Tanpa Pengacara, Hadi Poernomo Hadapi Sidang PK di PN Jaksel

Hadi Purnomo kembali menghadapi sidang PK kasusnya di PN Jaksel. Bekas Ketua BPK ini masih seorang diri, tanpa didampingi seorang pengacara.

Rabu, 09 Sep 2015 12:57 WIB

detikNews

KPK Bantah Ada Pegawai Pakai Sisa Kuota Haji yang Disebut Suryadharma

KPK meminta Suryadharma tidak asal menuding. Buktikan di persidangan jika memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan kuota haji.

Selasa, 08 Sep 2015 12:35 WIB

detikNews

Pakar Hukum: Penghitungan Kerugian Negara Tak Harus oleh BPK

Salah satu poin dalam pengajuan praperadilan oleh eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo adalah karena perhitungan kerugian negara oleh KPK dianggap tidak sah. Hadi menyatakan, lembaga yang berwenang melakukan perhitungan hanya BPK.

Jumat, 22 Mei 2015 00:05 WIB