detikNews

53 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia

Sejumlah LSM menyebutkan 53 WNI terancam hukuman mati di Malaysia. Konon angka itu bisa lebih banyak lagi. Pemerintah diminta membentuk tim investigasi.

Jumat, 20 Apr 2007 16:37 WIB

detikNews

Halangi Warga Porong ke Jakarta, Polda Jatim Jadi Alat Lapindo

Tindakan Polda Jatim menghalangi warga Perum TAS I Porong ke Jakarta dinilai sewenang-wenang. Polda Jatim dituding telah menjadi alat Lapindo Brantas Inc.

Senin, 16 Apr 2007 14:30 WIB

detikNews

Ibunda Hakim Meninggal, Putusan Sela Gugatan Lapindo Ditunda

Sidang putusan sela gugatan YLBHI terhadap Lapindo Brantas Inc gagal digelar. Sang ketua majelis hakim Moefri sedang berdukacita ditinggal ibunnya.

Senin, 16 Apr 2007 13:00 WIB

detikNews

Digugat Soal Lapindo, Pemerintah Enggan Minta Maaf

Pemerintah menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat YLBHI dalam surat gugatannya 8 Desember 2006. Isi salah satu materi gugatan itu pemerintah dinilai lamban menangani lumpur Lapindo.

Senin, 09 Apr 2007 15:32 WIB

detikNews

SBY Panggil 9 Penasihatnya

Presiden SBY memanggil 9 penasihatnya yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden (DPP). SBY memberi pengarahan.

Rabu, 04 Apr 2007 11:06 WIB

detikNews

Buyung Siap Tinggalkan YLBHI

Adnan Buyung Nasution menerima tawaran Presiden SBY sebagai anggota DPP. Buyung akan segera melepaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina YLBHI.

Senin, 02 Apr 2007 22:11 WIB

detikNews

Buyung Harap Dewan Pertimbangan Presiden Tidak Jadi Pajangan

Walau awalnya mikir-mikir untuk gabung ke DPP, akhirnya Adnan Buyung Nasution menerima tawaran itu. Dia berharap, DPP tidak jadi pajangan dan mubazir.

Senin, 02 Apr 2007 22:01 WIB

detikNews

Jadi Anggota DPP, Adnan Buyung Harus Nonaktif dari YLBHI

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (DPP). Karena itu, Buyung harus nonaktif sementara dari YLBHI.

Senin, 02 Apr 2007 15:12 WIB

detikNews

Harta Naik Rp 4,8 M, Yusril Harus Jelaskan Bukan dari Tommy

Yusril Ihza Mahendra diimbau menjelaskan asal kenaikan fantastis hartanya. Penjelasan Yusril diperlukan, agar masyarakat tak berprasangka asalnya dari Tommy Soeharto.

Jumat, 30 Mar 2007 14:08 WIB

detikNews

Harta Naik Rp 4,8 M, Yusril Harus Jelaskan Bukan dari Tommy

Yusril Ihza Mahendra diimbau menjelaskan asal kenaikan fantastis hartanya. Penjelasan Yusril ini diperlukan agar masyarakat tak berprasangka asalnya dari Tommy Soeharto.

Jumat, 30 Mar 2007 14:00 WIB