"Sampai saat ini pemerintah Saudi belum mengumumkan kepastian penyelenggaraan ibadah haji baik itu pembatalan ataupun pembatasan haji (new normal)," kata Awiek.
"Sistem pengamanannya memang perlu dibicarakan khusus. Misal setiap kontingen dari daerah-daerah ada anggota TNI dan Polri yang masuk dalam tim," kata Tito.
DPR menerima aduan dari member investasi MeMiles. Para member itu ketakutan dijadikan tersangka dalam kasus investasi bodong yang menembus Rp 750 miliar.
Omnibus law RUU Cipta Kerja belum belum dibahas di DPR. Sekjen PPP Arsul Sani menganggap Jokowi mengetahui RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari publik.
Pembatalan dinilai tepat mengingat waktu persiapan haji semakin mepet. Jadi, apabila dipaksakan, akan tidak optimal dalam pelayanan haji kepada jemaah.
"Saya juga tak takut dengan dibentuknya Pansus. Bahkan tak pernah menghalanginya. Padahal koalisi pendukung pemerintah cukup kuat waktu itu," kata SBY.