detikNews

PKS: Presidential Threshold Rendah Agar Muncul Calon Alternatif

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai angka presidential threshold (PT) harus diturunkan menjadi hanya 3,5 persen saja. Dengan angka ini diharapkan akan muncul capres-capres alternatif.

Selasa, 02 Okt 2012 13:37 WIB

detikNews

Anis Matta: Presiden Tak Jabat Struktur Parpol Bisa Diatur UU Pilpres

"Peraturan yang akan datang seharusnya bisa mengatur agar presiden melepaskan jabatannya di partai politik ketika menjabat sebagai presiden. Saya kira itu bisa diusulkan dalam undang-undang Pilpres," ujar wakil ketua DPR Anis Matta.

Kamis, 30 Agu 2012 12:56 WIB

detikNews

PKB Siap Hadapi Verifikasi Parpol di KPU

PKB mengkritisi putusan MK yang membuat parliamentary threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen hanya berlaku di tingkat DPR. Namun, PKB siap menghadapi verifikasi parpol di KPU.

Kamis, 30 Agu 2012 10:15 WIB

detikNews

Gerindra Siap Kerja Keras Hadapi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) yang membatalkan hak partai parlemen tak ikut verifikasi tak urung membuat kalang kabut beberapa partai. Seperti Gerindra yang kini akan bekerja keras.

Rabu, 29 Agu 2012 19:27 WIB

detikNews

Pasca Putusan MK, PPP Siap Ikuti Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka semua parpol yang akan mengikuti pemilu 2014 harus melalui tahapan verifikasi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap.

Rabu, 29 Agu 2012 19:25 WIB

detikNews

Sultan Tak Merasa Langkahnya Menuju Pilpres 2014 Dijegal

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengaku legowo dengan RUU Keistimewaan DIY yang melarangnya masuk dalam partai politik. Ia tidak merasa larangan itu menjegal karier politiknya terutama dalam Pemilu 2014 mendatang.

Rabu, 29 Agu 2012 14:45 WIB

detikNews

Presiden, Gubernur, dan Bupati Tak Boleh Berparpol

Larangan berpolitik bagi gubernur dan wakil kubernur DI Yogyakarta adalah kebijakan visioner di RUU Keistimewaan Yogyakarta. Ini harus dijadikan dasar agar semua pejabat publik tidak boleh menjabat apapun di parpol.

Selasa, 28 Agu 2012 12:52 WIB

detikNews

Komisi II: RUUK DIY Tak Jegal Langkah Sultan di Pilpres 2014

RUUK DIY memang telah melarang gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta untuk berpolitik. Namun langkah Sultan Hamengkubuwono X menuju kancah Pilpres 2014 tak sepenuhnya tertutup.

Senin, 27 Agu 2012 15:27 WIB

detikNews

4 Poin Krusial RUU Pilpres

RUU Pilpres akan segera dibahas Komisi II DPR. Ada 4 pasal krusial yang disorot seperti Presidential Threshold, syarat capres, kampanye, dan pendanaan capres.

Senin, 27 Agu 2012 09:41 WIB

detikNews

Dibahas Sejak Tahun 2004, Pilkada Serempak Belum Bermakna Apa-apa

Pemerintah mendorong pelaksanaan Pilkada serempak dalam draf RUU Pilkada yang akan dibahas di DPR. Namun klausul Pilkada serempak yang pernah dibahas di tahun 2004 belum bermakna apa pun.

Kamis, 23 Agu 2012 17:46 WIB