Sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan mendahulukan perundingan dengan Freeport terkait perubahan status KK menjadi IUPK.
Permasalahan keberadaan operasional PT Freeport Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak penandatangan Kontrak Karya I pada hari Jumat, 7 April 1967.