Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit masih ribet. Warga sekitar Waduk Pluit mengaku ada pelanggaran HAM dan mengadukannya ke Komnas HAM. Pemprov DKI gusar, siapa sebenarnya yang melanggar HAM, apakah Pemprov DKI atau warga yang menyerobot tanah negara?
Lahan-lahan milik negara diklaim oknum-oknum tertentu menjadi miliknya. Ulah-ulah si oknum nakal itu mengingatkan Ahok tentang cerita komunis yang merampok tanah.
Ulah oknum-oknum yang bermain tanah di Waduk Pluit dinilai sudah keterlaluan. Kelompok yang melarang warga direlokasi ke Rusun Marunda ini bermain tanah untuk dapat uang kerohiman.
Warga Ibu Kota yang 'menduduki' tanah milik negara jangan berharap lagi diguyur uang kerohiman saat digusur. Pemberian uang ganti rugi bakal dihapus oleh Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi meminta PLN memperbesar daya pasokan listrik ke ibukota, guna menunjang sarana dan prasarana kota, termasuk MRT dan monorel.
Kepemilikan satu unit rusun di Marunda oleh Lurah Warakas, Mulyadi, sampai ke telinga Jokowi. Ia turun tangan melakukan pengecekan dan menyiapkan sanksi nan tegas bagi anak buahnya.
Lurah Warakas Mulyadi bersedia mengikuti uji kompetensi susulan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi tidak mempersoalkan jika lurah yang bersuara keras terhadap kebijakannya itu akan ikut tes kompetensi susulan.