detikNews

MK Tolak Permohonan Mulyana dan Walla

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan yang diajukan mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dan mantan Sekretaris Ditjen Hubla Capt Tarcisius Walla.

Selasa, 19 Des 2006 14:55 WIB

detikNews

Usia Pengadilan Tipikor 3 Tahun Lagi

MK memutuskan nasib Tipikor akan ditentukan 3 tahun lagi. Jika 3 tahun yang akan datang belum ada UU yang mengatur, maka pengadilan Tipikor bubar dengan sendirinya.

Selasa, 19 Des 2006 14:30 WIB

detikNews

Pemilu 2009 Akan Muncul Pemimpin Muda

Meskipun masih 3 tahun lagi, namun diperkirakan generasi muda akan menguasai Pemilu 2009. Siapa saja calon pemimpin negeri ini?

Kamis, 14 Des 2006 23:51 WIB

detikNews

Pasal Dicabut MK, Orang Dikhawatirkan Bebas Hina Presiden

Anggota DPR Panda Nababan khawatir pencabutan pasal penghinaan presiden bisa salah intepretasi bahwa orang-orang bebas menghina presiden. Dia meminta pasal itu dioperasionalisasikan dalam UU.

Kamis, 07 Des 2006 15:03 WIB

detikNews

MK Cabut UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

MK mencabut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Padahal para pemohon hanya mengajukan uji materiil 2 pasal, yaitu pasal 27 dan pasal 44.

Kamis, 07 Des 2006 14:37 WIB

detikNews

MK Cabut Pasal Penghinaan Presiden

Pasal penghinaan terhadap presiden yang tertuang dalam 134, 136 bis, dan 137 KUHP dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Rabu, 06 Des 2006 18:21 WIB

detikNews

MK: Keberadaan Peradi Tak Langgar UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah bagi pengacara se-Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kamis, 30 Nov 2006 13:24 WIB

detikNews

Jaksa Agung Sungkan Kritik MK, Takut Jimly Mencak-mencak

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku kurang sependapat atas sejumlah putusan MK. Namun dia enggak mengkritik, takut Jimly Asshiddiqie mencak-mencak.

Rabu, 15 Nov 2006 16:26 WIB

detikNews

DPD Tinjau PP Perluasan Wilayah, DPRD Agam Cabut JR UU Pemda

DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencabut permohonan judicial review UU 32/2004 tentang Pemda di Mahkamah Konstitusi (MK). PP Perluasan Wilayah dijanjikan akan dikaji ulang pihak DPD.

Kamis, 09 Nov 2006 14:07 WIB

detikNews

Biar Pemerintah yang Urus UKP3R

Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta kontroversi pembentukan UKP3R tidak diperpanjang lagi. Penyelesaian masalah ini biar diurus pemerintah saja.

Rabu, 08 Nov 2006 14:16 WIB