detiksearch

detikNews

Kasus Surat Palsu MK, Masyhuri Hasan Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Masyhuri Hasan dituntut satu tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kamis, 15 Des 2011 20:33 WIB

detikNews

ICW : Hak Interpelasi Moratorium Remisi Akal-akalan DPR

ICW menyebut legislator yang mendorong hak interpelasi di DPR terhadap keputusan Menkumham untuk menghentikan sementara remisi dan bebas bersyarat adalah mereka yang pro terhadap koruptor.

Senin, 12 Des 2011 04:24 WIB

detikNews

Investigasi MK Temukan Dugaan Masyhuri Hasan Palsukan Surat

Kasus pemalsuan surat MK No 112/PAN MK/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 diduga dilakukan oleh Masyhuri Hasan, beberapa panitera perkara, panitera MK, Arsyad Sanusi, dan putrinya Neshawati.

Selasa, 29 Nov 2011 17:46 WIB

Pelantikan Bekas Kabiro SCTV Sebagai Ketua Stikosa-AWS Ricuh

Setelah sempat mereda, konflik di kampus komunikasi Stikosa-AWS kembali panas. Demo mahasiswa dan alumni yang menolak pelantikan Ignatius Ismoyo sebagai ketua ricuh. "Tolak Ismoyo," teriak mahasiswa.

Selasa, 29 Nov 2011 13:17 WIB

detikNews

Surat Palsu MK, Mashuri 'Serang' Andi Nurpati

Terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), Mashuri Hasan, mencecar saksi Andi Nurpati terkait mekanisme penambahan suara yang dilakukan KPU.

Kamis, 17 Nov 2011 20:37 WIB

Sulitnya Mencari Pasangan untuk Menang

Dosa Prabowo soal penculikan dianggap tidak sebesar dosa Ical soal lumpur Lapindo. Kalau memori itu dijadikan patokan, maka bisa jadi Prabowo menang.

Senin, 14 Nov 2011 18:24 WIB

detikNews

Pemerintah Usulkan PT Pemilu 2014 Sebesar 4 Persen

Pemerintah resmi mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Pemilu. PT yang diterapkan dalam pemilu legislatif 2014 mendatang diusulkan pemerintah sebesar empat persen dan berlaku secara nasional.

Kamis, 27 Okt 2011 02:06 WIB

detikNews

PDIP & Hanura Ingin Interpelasi SBY, PD: Tolong Sabar, Tunggu 2014

PDIP dan Hanura berencana menggelar hak interpelasi terkait kebohongan Presiden SBY seperti yang disampaikan tokoh lintas agama. Namun rencana itu dipandang aneh Partai Demokrat (PD).

Selasa, 25 Okt 2011 16:10 WIB

detikNews

Nuansa Politis di DPR dalam Pemilihan Capim KPK

Komisi III DPR mengambil keputusan mengenai jumlah Capim KPK. PKS dan PAN yang sebelumnya memilih abstain dan menunda pemilihan tersebut. Akhirnya mereka memilih delapan nama.

Senin, 17 Okt 2011 19:37 WIB

detikNews

Polemik Jumlah Capim KPK, MK Tak Berwenang Keluarkan Fatwa

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Selasa, 11 Okt 2011 17:15 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews